Fraksi Demokrat-Perindo soroti pengawasan anggaran DKI setelah SiLPA mencapai Rp 5,82 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Demokrat-Perindo soroti SiLPA DKI

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Sholanke Dele

1 jam yang lalu

Fraksi Demokrat-Perindo soroti pengawasan anggaran DKI setelah SiLPA mencapai Rp 5,82 triliun — Demokrat-Perindo soroti SiLPA

Dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta menyoroti tata kelola dana RT dan RW, integritas birokrasi, serta besarnya sisa anggaran. Catatan itu disampaikan dalam rapat paripurna pada Kamis, 11 Juni 2026, ketika fraksi menilai kenaikan dukungan anggaran perlu diikuti pengawasan dan pelaporan yang lebih kuat.

Sorotan

BPK menemukan penggunaan dana tidak sesuai ketentuan senilai Rp 6,206 miliar pada 1.150 RT dan Rp 969,360 juta pada 137 RW di Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sebanyak 158 RT dan 20 RW di DKI Jakarta belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kepada lurah, menandakan lemahnya transparansi administrasi.
BPK juga menemukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 2,122 miliar, menyoroti perlunya perbaikan pengawasan internal dan manajemen kepegawaian Pemprov DKI Jakarta.

Temuan dana RT/RW dalam pembahasan APBD

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan pada 1.150 RT senilai Rp 6,206 miliar dan 137 RW senilai Rp 969,360 juta dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, masih terdapat 158 RT dan 20 RW yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lurah.

Ali menyatakan RT dan RW merupakan bagian penting dalam pelayanan pemerintahan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, menurut dia, pengelolaan anggaran yang diberikan kepada RT dan RW perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan temuan tersebut perlu menjadi perhatian karena Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan dukungan anggaran untuk RT dan RW dalam beberapa tahun terakhir. Fraksi Demokrat-Perindo, kata dia, tetap mendukung peningkatan kesejahteraan RT dan RW, tetapi kenaikan anggaran perlu dibarengi penguatan kemampuan administrasi, mekanisme pelaporan, dan pengawasan yang lebih baik.

Tekanan pada integritas birokrasi DKI

Selain dana RT dan RW, fraksi juga menyoroti kondisi integritas birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ali mengapresiasi capaian Indeks Sistem Merit yang mencapai 375,5 dan melampaui target 350,5, namun ia menilai masih ada pekerjaan rumah karena Indeks Survei Penilaian Integritas hanya mencapai 71,08, di bawah target 80.

Fraksi itu juga menyoroti temuan BPK mengenai pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 2,122 miliar. Menurut Ali, temuan tersebut menunjukkan masih ada ruang perbaikan pada pengawasan internal, kepatuhan administrasi, dan pengendalian manajemen kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan suap terkait temuan audit BPK di Pemkab Muara Enim, kami mengulas perluasan penanganan kasus setelah KPK menetapkan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dalam dua perkara. Uraian tersebut menyoroti dugaan upaya memengaruhi hasil audit melalui pembayaran fee, sekaligus menunjukkan risiko serius bagi integritas pengawasan dan tata kelola belanja daerah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?