Anggaran program MBG Indonesia berpotensi turun setelah penataan penerima
Pemerintah menyatakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berpotensi berkurang setelah evaluasi dan penataan ulang skema penyaluran pada 2026. Langkah ini mencakup perhitungan ulang kebutuhan dana, refocusing penerima, dan percepatan prioritas distribusi ke wilayah tertinggal serta kelompok rentan.
Sorotan
- Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis dapat turun dari Rp 268 triliun setelah penataan ulang penerima.
- Penataan menyeluruh program MBG dan refocusing penerima ditargetkan selesai dalam satu bulan, mengurangi distribusi ke sekolah non-prioritas.
- Alokasi MBG akan diprioritaskan ke daerah 3T dan kelompok ibu hamil, menyusui, serta balita dengan target peningkatan cakupan dalam dua pekan ke depan.
Penataan anggaran dan penerima program
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis, bukan pemangkasan anggaran secara langsung. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Kamis 11/6/2026.Menurut Prasetyo, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional akan menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG secara lebih cermat setelah proses penataan program berjalan. Untuk 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun.
Mensesneg juga menegaskan pemerintah telah menyepakati penataan menyeluruh Program MBG yang ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan. Dalam proses itu, pemerintah melakukan penataan ulang atau refocusing penerima, termasuk mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang berdasarkan data dan prioritas tidak masuk sasaran utama penyaluran.
Dampak prioritas baru bagi penyaluran
Prasetyo mengatakan penentuan sekolah yang layak atau menjadi prioritas penerima MBG akan mengikuti standar operasional prosedur yang sudah disiapkan sejak awal. Pemerintah juga menata ulang klaster penerima agar alokasi program lebih tepat sasaran.Kelompok yang diutamakan mencakup masyarakat di daerah terpencil, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain itu, pemerintah menyatakan terus berupaya meningkatkan cakupan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam dua pekan ke depan.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang pembengkakan titik SPPG/dapur MBG, kami membahas evaluasi pemerintah terhadap lonjakan jumlah SPPG yang dinilai memicu inefisiensi anggaran dan mendorong rencana penataan ulang selama sekitar satu bulan, termasuk kemungkinan penutupan sebagian titik. Kami juga menyoroti bahwa pembenahan tersebut tetap diarahkan untuk menjaga mutu layanan serta memprioritaskan penyaluran MBG ke wilayah 3T dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto