Pemerintah tata ulang program MBG, kebutuhan anggaran 2026 diperkirakan turun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Pemerintah tata ulang MBG 2026

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

1 jam yang lalu

Pemerintah tata ulang program MBG, kebutuhan anggaran 2026 diperkirakan turun — MBG 2026 efisien & luas

Pemerintah menata ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, mencakup penggunaan motor listrik, sasaran penerima manfaat, hingga insentif Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Langkah ini juga diarahkan untuk memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta memperluas cakupan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam beberapa pekan ke depan.

Sorotan

Pemerintah menata ulang program MBG dengan refocusing penerima dan penyesuaian distribusi sekolah berbasis data dan prioritas per 11 Juni 2026.
Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan kelompok 3B (ibu hamil, menyusui, balita) menjadi prioritas utama dalam skema baru MBG.
Kebutuhan anggaran MBG 2026, yang awalnya sebesar Rp 268 triliun, diperkirakan menurun setelah perhitungan ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional.

Penataan skema dan target penyaluran

Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan seluruh unsur dalam program MBG akan dikaji dalam penataan ulang, tidak hanya soal motor listrik tetapi juga komponen lain termasuk insentif harian bagi SPPG. Pernyataan itu disampaikan usai rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Pemerintah juga melakukan refocusing penerima MBG dengan menyesuaikan distribusi ke sekolah berdasarkan data dan tingkat prioritas penyaluran. Menurut Prasetyo, penentuan sekolah yang layak atau prioritas menerima MBG mengikuti standar operasional prosedur yang sejak awal sudah diterapkan.

Selain itu, pemerintah menempatkan kelompok masyarakat di daerah terpencil sebagai prioritas dalam penataan baru tersebut. Klaster penerima di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, disebut menjadi bagian yang segera dibenahi agar lebih cepat memperoleh manfaat program.

Dampak anggaran dan fokus penerima manfaat

Dalam dua pekan ke depan, pemerintah juga berupaya meningkatkan cakupan penerima MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, atau kelompok 3B. Secara keseluruhan, penataan ulang pelaksanaan program ini ditargetkan selesai dalam satu bulan ke depan.

Prasetyo mengatakan kebutuhan anggaran MBG berpotensi berkurang setelah penghitungan yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan perubahan itu bukan pemangkasan anggaran, melainkan hasil perhitungan ulang atas kebutuhan program.

Untuk 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Penyesuaian skema penyaluran dan prioritas penerima berpotensi memengaruhi kebutuhan belanja program sekaligus arah implementasi layanan gizi pemerintah di berbagai daerah.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas evaluasi pemerintah terhadap penyaluran dan operasional SPPG/dapur MBG yang ditargetkan rampung dalam satu bulan sejak rapat 11 Juni 2026. Kami juga menyoroti fokus refocusing penerima agar lebih tepat sasaran, termasuk percepatan penyaluran ke wilayah 3T serta perluasan manfaat bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), di tengah penghitungan ulang yang dapat memengaruhi kebutuhan anggaran MBG 2026.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?