Kementerian ATR/BPN ajukan pagu anggaran Rp10,6 triliun untuk 2027
Menjelang penyusunan rencana kerja pemerintah 2027, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengajukan pagu anggaran Rp10,6 triliun untuk mendukung layanan pertanahan dan penataan ruang. Usulan itu juga dibarengi permintaan tambahan anggaran Rp3,23 triliun guna memperkuat belanja pegawai, RDTR, rehabilitasi pascabencana, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Sorotan
- Kementerian ATR/BPN ajukan pagu anggaran 2027 sebesar Rp10,6 triliun, fokus utama pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen.
- Tambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,23 triliun diusulkan untuk belanja pegawai, Rencana Detail Tata Ruang, rehabilitasi pascabencana, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah.
- Realisasi anggaran ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen, naik 0,83 poin dari periode sama 2025.
Rincian alokasi dan usulan tambahan 2027
Seperti diberitakan Okezone Economy Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026, bahwa pagu indikatif 2027 difokuskan pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah kementerian dan lembaga tahun 2027 itu, ia menjelaskan dana tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama penguatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, dan peningkatan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran 2027 sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan ini direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.
Kinerja serapan anggaran hingga Juni 2026
Dalam kesempatan yang sama, Nusron melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai Rp3.184.895.696.643 atau 36,23 persen dari total pagu Rp8.791.048.122.000.Menurut dia, tingkat penyerapan tersebut meningkat secara year on year dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 35,40 persen, atau naik sekitar 0,83 poin persentase. Capaian ini memberi gambaran awal atas pelaksanaan belanja kementerian menjelang pembahasan lebih lanjut kebutuhan anggaran untuk 2027.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran BNPP untuk 2027, kami mengulas rencana penguatan pengelolaan kawasan perbatasan yang dibahas bersama Komisi II DPR RI pada 11 Juni 2026. BNPP mengajukan tambahan Rp231,54 miliar di atas pagu indikatif Rp213,92 miliar untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi PLBN serta memperkuat sarana layanan keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan di perbatasan.
Berita Land Prime Terbaru
- Forex
- Crypto