BNPP ajukan tambahan anggaran 2027 untuk program perbatasan

BNPP ajukan tambahan anggaran 2027 untuk program perbatasan
BNPP ajukan anggaran perbatasan

BNPP memaparkan penguatan program pengelolaan kawasan perbatasan dalam rencana kerja 2027 saat rapat bersama Komisi II DPR RI pada 11 Juni 2026. Langkah itu menjadi bagian dari dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah 2027 yang menekankan percepatan pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.

Sorotan

  • BNPP mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 231,54 miliar untuk mempercepat pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga dan rehabilitasi PLBN lama.
  • Pagu indikatif BNPP 2027 sebesar Rp 213,92 miliar turun dari Rp 469,6 miliar di 2026, dengan mayoritas dialokasikan untuk operasional 15 Pos Lintas Batas Negara.
  • Jika usulan tambahan disetujui, total pagu anggaran 2027 BNPP akan menjadi Rp 445,47 miliar untuk memperkuat sarana keimigrasian, kepabeanan, dan pelayanan perbatasan.

Usulan anggaran dan prioritas 2027

Dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, BNPP menyatakan pagu indikatif 2027 ditetapkan sebesar Rp 213,92 miliar, turun dari pagu anggaran 2026 yang mencapai Rp 469,6 miliar. Sebagian besar alokasi itu digunakan untuk belanja operasional, termasuk belanja pegawai dan operasional pemeliharaan 15 Pos Lintas Batas Negara, sementara ruang belanja nonoperasional masih terbatas untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga secara optimal.

BNPP karena itu mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp 231,54 miliar. Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional, mempercepat pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, memfasilitasi penyelesaian batas negara darat dan laut, serta membiayai rehabilitasi dan renovasi PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun.

Jika usulan itu disetujui, total pagu anggaran yang diajukan BNPP pada 2027 menjadi Rp 445,47 miliar. Penguatan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sarana dan prasarana keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan di kawasan perbatasan.

Dukungan program bagi kawasan perbatasan

Dalam pemaparannya, Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa tema RKP 2027 ditopang delapan prioritas nasional yang dijabarkan ke dalam 11 fokus pembangunan. Fokus itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat, digitalisasi serta efisiensi tata kelola pemerintahan, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta swasembada pangan, energi, dan air.

Sejalan dengan agenda tersebut, BNPP mendukung tujuh klaster dan 11 program kerja prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Dukungan itu diwujudkan melalui optimalisasi operasional 15 PLBN, fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di 34 kabupaten dan kota kawasan perbatasan, pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN, pemberdayaan sumber daya manusia, dukungan pelayanan kesehatan bergerak, dan percepatan pembangunan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional hingga wilayah perbatasan. Pada saat yang sama, BNPP memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang polemik pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti usulan agar pembangunan SPPG di wilayah 3T dibiayai dari luar APBN, yang memicu kritik soal berkurangnya peran negara bagi masyarakat miskin. Kami juga membahas isu ketimpangan alokasi dan risiko tata kelola, termasuk potensi motif ekonomi-politik serta pertanyaan tentang relevansi keterlibatan investor dalam program dengan anggaran besar.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.