DKPP didorong perkuat pencegahan untuk jaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DKPP perkuat pencegahan integritas pemilu

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

Kemarin

DKPP didorong perkuat pencegahan untuk jaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia — DKPP jaga integritas pemilu

Di tengah persiapan tahapan pemilu berikutnya, pemerintah mendorong penguatan integritas penyelenggara dengan menekankan pencegahan pelanggaran sejak awal. Dorongan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam peringatan HUT ke-14 DKPP di Jakarta pada Jumat, 12 Juni 2026.

Sorotan

DKPP didorong memperkuat prinsip pencegahan dalam pengawasan etik, menekankan deteksi dini dan perbaikan potensi pelanggaran sebelum pemilu dimulai.
Tito menggarisbawahi pentingnya edukasi aparatur penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia untuk mencegah pelanggaran sejak awal proses penyelenggaraan.
Dukungan penguatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana dinilai vital agar DKPP mampu menjalankan fungsi organisasi secara optimal.

Penguatan pencegahan dalam pengawasan etik

Seperti diberitakan Kompas.com, Tito menyatakan keberhasilan lembaga penegak etik tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diputus atau kesalahan yang ditemukan, tetapi juga dari sejauh mana pelanggaran bisa dicegah sejak awal. Dalam keterangan tertulis yang diterima media itu, ia menilai prinsip prevention perlu diperkuat sejalan dengan pendekatan keep them out of jail.

Tito berharap DKPP sebagai lembaga yang menjaga etika kepemiluan terus mengambil peran aktif untuk mencegah pelanggaran. Dalam kerangka itu, DKPP dinilai dapat menjalankan berbagai langkah perbaikan terhadap potensi persoalan yang bisa mengarah pada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada kesempatan yang sama, Tito juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan dengan baik. Ia menegaskan pemilu merupakan simbol penting kehidupan demokrasi karena menjadi momentum utama bagi warga yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting.

Dukungan kapasitas dan kesiapan kelembagaan

Tito juga mendorong penguatan kapasitas aparatur penegak hukum dalam menangani persoalan penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, banyaknya aparatur penyelenggara pemilu yang tersebar di berbagai daerah memerlukan edukasi yang memadai agar pelanggaran dapat dicegah lebih dini.

Selain penguatan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana juga dinilai perlu disiapkan agar DKPP dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasinya secara optimal. Tito menyatakan dukungannya agar DKPP meningkatkan integritas, berpikir lebih maju, dan berpegang pada prinsip pencegahan selagi penyelenggaraan pemilu belum dimulai.

Acara HUT ke-14 DKPP itu turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Pengesahan perubahan UU Polri dan kritik Mahfud MD atas minimnya partisipasi publik yang bermakna dalam prosesnya sempat kami ulas sebagai sinyal masalah tata kelola dan arah reformasi kelembagaan. Dalam laporan itu, kami menekankan bahwa ketika kanal formal dinilai tidak efektif menyerap aspirasi dan rekomendasi reformasi diabaikan, kepercayaan publik terhadap institusi bisa tergerus dan memicu sorotan lebih luas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?