Bank Dunia proyeksikan defisit APBN Indonesia bertahan tinggi hingga 2027

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Proyeksi defisit APBN Indonesia

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

17 jam yang lalu

Bank Dunia proyeksikan defisit APBN Indonesia bertahan tinggi hingga 2027 — Defisit APBN bertahan tinggi

Ruang fiskal Indonesia diperkirakan tetap tertekan ketika kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas nasional meningkat di tengah beban subsidi energi yang masih besar. Kondisi ini membuat defisit APBN diproyeksikan tertahan di level 2,8 persen dari PDB pada 2026 hingga 2027 sebelum turun tipis pada 2028.

Sorotan

Bank Dunia memproyeksikan defisit APBN Indonesia bertahan di 2,8 persen dari PDB selama 2026–2027 dan turun ke 2,7 persen pada 2028.
Tekanan defisit berasal dari alokasi subsidi energi yang besar, program prioritas berskala besar, serta potensi kenaikan harga minyak dunia memperbesar beban subsidi.
Dukungan penerimaan negara membaik didorong penyelesaian tunggakan restitusi pajak dan efektivitas reformasi tata kelola administrasi perpajakan.

Proyeksi defisit dan tekanan belanja

Seperti dilaporkan dalam Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 dari Okezone dan Bank Dunia, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara diproyeksikan bertahan di 2,8 persen dari PDB sepanjang 2026 sampai 2027, lalu turun tipis menjadi 2,7 persen pada 2028.

Bank Dunia menyatakan tekanan terhadap postur fiskal terutama datang dari besarnya alokasi subsidi energi dan pelaksanaan program-program prioritas berskala besar. Lembaga itu juga menilai konsumsi pemerintah masih berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian iklim usaha global.

Dalam laporan resminya, Bank Dunia menulis bahwa defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2026 karena gabungan kenaikan belanja subsidi dan program prioritas besar. Kenaikan harga minyak mentah dunia juga dinilai berpotensi memperbesar subsidi energi dan mempersempit ruang gerak keuangan pemerintah.

Risiko fiskal dan prospek penerimaan

Bank Dunia memperingatkan bahwa ketergantungan pada konsumsi pemerintah membawa risiko bagi ketahanan fiskal jangka panjang, terutama ketika ruang fiskal terbatas dan biaya subsidi meningkat di bawah aturan fiskal yang diatur undang-undang.

Di sisi lain, lembaga itu masih melihat dukungan dari penerimaan negara yang diperkirakan mulai meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Perbaikan tersebut didorong oleh selesainya tunggakan restitusi pajak dan mulai terlihatnya efektivitas reformasi tata kelola administrasi perpajakan nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tekanan subsidi energi terhadap APBN, kami membahas bagaimana tuntutan penurunan harga BBM muncul saat harga minyak global dan pelemahan rupiah berisiko memperlebar defisit melalui kenaikan subsidi dan kompensasi. Kami juga menyoroti bahwa dorongan untuk menambah subsidi dapat berbenturan dengan ruang pendanaan program prioritas besar, sehingga pilihan kebijakan fiskal menjadi semakin sempit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?