DPR soroti pengunduran diri 326 kepala sekolah di Sulsel usai temuan tata kelola dana BOS

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPR soroti pengunduran kepala sekolah

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

6 jam yang lalu

DPR soroti pengunduran diri 326 kepala sekolah di Sulsel usai temuan tata kelola dana BOS — DPR soroti pengunduran massal

Gelombang pengunduran diri 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan memicu perhatian parlemen karena terjadi setelah temuan masalah administratif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah, atau BOS. Komisi X DPR menilai tindak lanjut atas temuan itu perlu menjaga akuntabilitas tanpa mengganggu layanan pendidikan di sekolah.

Sorotan

Sebanyak 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan mengundurkan diri massal usai temuan administratif terkait pengelolaan dana BOS oleh BPK.
Komisi X DPR meminta evaluasi menyeluruh tata kelola dana BOS serta identifikasi akar masalah yang menyebabkan gelombang pengunduran diri.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel menegaskan tidak ada indikasi penggelapan dana BOS, dan proses hukum hanya dijalankan berdasarkan hasil pemeriksaan sah.

Respons DPR atas temuan dana BOS

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan pengunduran diri massal kepala sekolah di Sulawesi Selatan perlu dicermati secara serius dan proporsional. Ia mengatakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPK, terkait pengelolaan dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ari menekankan proses pembinaan, pendampingan, dan penegakan akuntabilitas harus tetap berjalan secara adil. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak boleh menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah.

Komisi X DPR mendorong pemerintah daerah, Kemendikdasmen, dan aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS. DPR juga meminta identifikasi atas akar persoalan yang mendorong banyak kepala sekolah memilih mundur dari jabatannya.

Dampak tata kelola pada sektor pendidikan Sulsel

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap latar belakang pengunduran diri ratusan kepala sekolah itu muncul setelah adanya temuan BPK mengenai pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana BOS, yang dinilai bermasalah secara administratif. Situasi ini memicu dinamika di internal sektor pendidikan daerah karena kepala sekolah yang terdampak tersebar di berbagai jenjang SMA dan SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin menjelaskan evaluasi terhadap kepala sekolah dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi lembaga terkait, termasuk BPK dan Inspektorat. Ia menyatakan setiap aparatur sipil negara yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus melalui proses pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku.

Iqbal juga menegaskan tidak semua temuan otomatis berujung pada proses hukum. Menurutnya, sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan dana BOS, dan istilah tersebut baru dapat digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan hukum yang menyatakannya.

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah sebelumnya kami soroti sebagai usulan untuk memberi ruang audit menyeluruh tanpa mengganggu kegiatan belajar. Dalam pembahasan itu, penekanan ada pada pemeriksaan penggunaan anggaran, keamanan pangan, serta tata kelola pengadaan dan operasional dapur SPPG, termasuk penutupan dapur yang berulang kali melanggar standar. Kami juga mengulas perkembangan penyidikan dugaan korupsi di MBG yang menyorot potensi penyimpangan dalam rantai pengadaan dan pengelolaan titik layanan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?