DPR usulkan evaluasi tata kelola MBG saat libur sekolah

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Evaluasi Tata Kelola MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

12 jam yang lalu

DPR usulkan evaluasi tata kelola MBG saat libur sekolah — Evaluasi MBG saat libur

Usulan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis muncul ketika masa libur sekolah dinilai dapat memberi ruang untuk pembenahan tanpa mengganggu kegiatan belajar penerima manfaat. Sorotan terhadap program ini menguat setelah muncul kekhawatiran soal pemborosan anggaran, keamanan pangan, dan efektivitas pengelolaan dapur layanan gizi.

Sorotan

Pemerintah diusulkan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah untuk evaluasi dan audit menyeluruh tata kelola.
Audit yang diusulkan DPR harus mencakup penggunaan anggaran, keamanan pangan, tata kelola pengadaan, serta penutupan dapur SPPG yang melanggar standar atau berulang kali menimbulkan keracunan.
Potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG bisa mencapai Rp1 triliun per bulan, sementara jumlah korban keracunan makanan telah melebihi 40 ribu anak.

Usulan jeda program dan audit dapur

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis, sambil melakukan evaluasi menyeluruh atas tata kelolanya. Ia menyatakan langkah itu perlu dipertimbangkan agar pemerintah dapat membenahi pelaksanaan program secara lebih komprehensif.

Charles menilai evaluasi tersebut perlu mencakup audit atas seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah beroperasi. Menurut dia, pemeriksaan tidak hanya menyasar penggunaan anggaran, tetapi juga keamanan pangan dan tata kelola pengadaan. Ia juga meminta dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau berulang kali memicu kasus keracunan ditutup permanen.

Dampak anggaran dan tekanan pada kualitas layanan

Politikus PDI-P itu mengatakan usulan evaluasi menjadi semakin penting setelah adanya peringatan mengenai potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut potensi pemborosan tersebut mencapai Rp1 triliun per bulan.

Charles juga menegaskan keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Menurut dia, program harus dinilai dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak, kualitas layanan, serta efektivitas penggunaan uang negara. Ia menambahkan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, dengan mengingat jumlah korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program yang disebut telah melampaui 40 ribu anak.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional, kami membahas perluasan fokus penyidik ke dua klaster: jual beli titik SPPG serta pengadaan barang dan jasa. Artikel itu menyoroti penetapan tersangka baru terkait proyek pengadaan motor listrik, termasuk dugaan pengondisian vendor, mark-up harga, dan manipulasi dokumen yang berpotensi membuka pemeriksaan lebih luas atas rantai pengadaan di BGN.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?