Istana klaim efisiensi APBN, evaluasi MBG masuk respons atas tuntutan demonstran

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Istana efisiensi apbn evaluasi mbg

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Ciaran Ryan

11 jam yang lalu

Istana klaim efisiensi APBN, evaluasi MBG masuk respons atas tuntutan demonstran — Istana jawab tuntutan demo

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan serangkaian langkah untuk menjawab tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat yang berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026. Respons itu mencakup klaim penghematan anggaran negara, penguatan ketahanan energi, serta evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG.

Sorotan

Pemerintah mengklaim efisiensi anggaran negara mencapai sekitar Rp300 triliun dengan pemangkasan berbagai pos belanja tidak esensial sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto.
Evaluasi program MBG dimasukkan dalam agenda pemerintah sebagai respons atas tuntutan demonstran, namun rincian jadwal dan hasil evaluasi belum dijelaskan.
Pemerintah mendorong program biodiesel B50 dan etanol E20 untuk mengurangi ketergantungan impor energi, dengan harga BBM bersubsidi tetap tidak naik meski harga minyak dunia bergejolak.

Respons pemerintah atas tuntutan fiskal

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan pemerintah telah menjalankan efisiensi anggaran sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggapi tuntutan penghentian pemborosan APBN. Ia menyebut pemangkasan dilakukan pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak esensial sehingga penghematan anggaran negara mencapai sekitar Rp300 triliun.

Qodari juga mengatakan upaya tersebut berjalan bersamaan dengan kebijakan untuk menutup kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ia sebut ialah pembentukan Danantara, yang menurutnya ditujukan untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.

Dalam keterangannya pada 13 Juni 2026, Qodari juga menyatakan pelaksanaan program MBG masuk dalam agenda evaluasi pemerintah sebagai bagian dari respons terhadap kritik publik. Namun, rincian hasil atau jadwal evaluasi program itu tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pernyataannya yang dikutip dalam laporan tersebut.

Fokus ketahanan energi dan dampaknya

Menanggapi tuntutan terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, Qodari mengatakan perubahan harga dipengaruhi kondisi global dan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor energi. Menurut dia, pemerintah kini berupaya mendorong kemandirian energi agar tekanan dari luar negeri tidak terus memengaruhi pasar domestik.

Ia menyebut strategi yang disiapkan mencakup program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin. Qodari juga menegaskan gejolak harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi karena harga untuk jenis tersebut tetap tidak naik.

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah menempatkan isu fiskal dan energi sebagai dua jalur utama dalam merespons tekanan sosial. Bagi sektor energi dan kebijakan publik nasional, pendekatan ini menandakan bahwa pengurangan ketergantungan impor tetap menjadi bagian penting dari agenda ekonomi pemerintah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang tekanan subsidi energi dan ruang fiskal APBN, kami mengulas bagaimana tuntutan aksi mahasiswa untuk menurunkan harga BBM muncul ketika asumsi APBN 2026 tertekan oleh lonjakan harga minyak dan pelemahan rupiah. Kami juga menekankan bahwa tambahan beban subsidi berpotensi mempersempit ruang belanja negara dan memunculkan benturan prioritas dengan program pemerintah lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?