Permohonan uji materi dorong batas masa jabatan ketum parpol dua periode

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Uji materi batas jabatan ketum

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Andreas Kristo

12 jam yang lalu

Permohonan uji materi dorong batas masa jabatan ketum parpol dua periode — Batasi jabatan ketum parpol

Permohonan baru ke Mahkamah Konstitusi menambah tekanan pada tata kelola internal partai politik di Indonesia, dengan fokus pada pembatasan masa jabatan ketua umum. Gugatan itu menilai aturan yang ada memberi ruang konsentrasi kekuasaan berkepanjangan dan menghambat regenerasi kepemimpinan di tubuh partai.

Sorotan

Sejumlah advokat dan seorang mahasiswa mengajukan uji materi Pasal 23 ayat (1) UU No. 2/2011, menuntut pembatasan masa jabatan ketum parpol dua periode.
Pemohon menilai penyerahan masa jabatan kepada AD/ART membuka ruang kekuasaan oligarki dan menghambat regenerasi kepemimpinan partai politik.
Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, struktur kepemimpinan parpol nasional dan tata kelola organisasi politik di Indonesia dapat berubah signifikan.

Pokok permohonan dan dasar gugatan

Seperti dilaporkan Kompas.com, sejumlah advokat dan seorang mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan ketua umum partai politik paling lama dua periode melalui uji materi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam sidang panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Irpan Suriadiata menyatakan ketentuan yang menyerahkan sepenuhnya pengaturan masa jabatan ketua umum kepada AD/ART partai membuka ruang konsentrasi kekuasaan. Menurut para pemohon, mekanisme itu juga membuat perubahan AD/ART sangat dipengaruhi elite yang sedang berkuasa, sehingga ketua umum dapat mempertahankan pengaruh politik dalam jangka panjang tanpa regenerasi yang sehat.

Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pergantian kepengurusan partai dilakukan secara demokratis, serta masa jabatan ketua umum atau sebutan lain dibatasi paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Dampak terhadap demokrasi internal partai

Dalam argumentasinya, para pemohon menilai tidak adanya batas masa jabatan menciptakan demokrasi yang tidak sehat di internal partai. Kondisi itu dinilai menghambat regenerasi kepemimpinan, mempersempit kesempatan warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik, dan mendorong praktik oligarki yang berdampak pada kualitas demokrasi.

Mereka berpendapat partai politik menjalankan fungsi publik dalam sistem demokrasi, sehingga kepemimpinannya perlu tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan. Jika tafsir yang diminta dikabulkan, putusan tersebut berpotensi memengaruhi struktur kepemimpinan partai secara nasional dan menjadi acuan baru bagi tata kelola organisasi politik di Indonesia.

Partisipasi PSI dalam pembahasan revisi UU Pemilu menjadi sorotan kami, terutama terkait kritik terhadap parliamentary threshold yang dinilai mengurangi keterwakilan suara pemilih. Dalam artikel tersebut, kami juga mencatat langkah Komisi II DPR yang membuka konsultasi publik hingga ke partai non-parlemen agar materi revisi lebih kaya dan prosesnya memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?