BPS mulai sensus ekonomi 2026 untuk memetakan dunia usaha Indonesia
Pendataan usaha nasional kembali digelar pada 2026 sebagai bagian dari siklus sensus 10 tahunan untuk memperbarui gambaran struktur ekonomi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu disiapkan untuk menghimpun data menyeluruh yang menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi dan investasi.
Sorotan
- Badan Pusat Statistik akan menggelar Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni–31 Agustus 2026 untuk memetakan seluruh aktivitas usaha di Indonesia.
- Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima sejak 1986 dan dilakukan setiap 10 tahun sesuai amanat undang-undang.
- Hasil sensus ekonomi digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, dan perencanaan pembangunan nasional.
Jadwal sensus dan cakupan pendataan
Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Badan Pusat Statistik mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Riau, dengan periode pendataan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ini ditujukan untuk memperoleh potret terbaru mengenai kondisi dan perkembangan seluruh aktivitas usaha di Indonesia.Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, menyatakan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan BPS setiap 10 tahun sekali. Ia menambahkan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986.
Arti data bagi kebijakan ekonomi
BPS menjelaskan terdapat tiga sensus besar yang dilaksanakan secara berkala setiap satu dekade, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran nol, sensus pertanian pada tahun berakhiran tiga, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran enam. Pola itu menempatkan sensus ekonomi sebagai instrumen penting untuk menjaga kesinambungan data lintas sektor usaha.Hasil pendataan nantinya digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pembaruan data ini juga menjadi acuan untuk membaca perubahan struktur usaha nasional dan kebutuhan pengembangan ekonomi ke depan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana pemaparan data kepercayaan investor global, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membuka data peningkatan minat investasi internasional ke sektor-sektor strategis. Agenda penyampaian data di Istana Merdeka pada 15 Juni 2026 diposisikan sebagai langkah transparansi pemerintah agar pelaku usaha dan pasar memperoleh informasi berbasis fakta.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto