BNN siapkan pelatihan petani kopi di Aceh dalam usulan anggaran pemberdayaan 2027

BNN siapkan pelatihan petani kopi di Aceh dalam usulan anggaran pemberdayaan 2027
Petani Aceh dilatih BNN

BNN menyiapkan program alih komoditas di Aceh dengan melatih warga yang sebelumnya menanam ganja agar beralih menjadi petani kopi. Langkah ini masuk dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk menekan peredaran gelap narkotika sekaligus membuka sumber penghasilan alternatif yang lebih berkelanjutan.

Sorotan

  • BNN mengusulkan tambahan anggaran Rp112,77 miliar untuk 2027 guna mendanai pelatihan petani kopi dan program alih komoditas di Aceh.
  • Pengembangan ekonomi melalui Grand Design Alternative Development menargetkan kawasan rawan tanaman terlarang demi meningkatkan nilai tambah ekonomi warga.
  • BNN akan melibatkan lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan di tempat kerja untuk mengatasi lonjakan prevalensi penyalahguna narkotika usia 15–24 tahun pada 2025.

Usulan anggaran dan program alih komoditas

Seperti dilaporkan Kompas.com, Kepala BNN Suyudi Ario Seto menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Rabu, 17 Juni 2026, bahwa pelatihan bagi masyarakat di Aceh menjadi bagian dari usulan tambahan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat untuk 2027. Program itu diarahkan ke kawasan rawan tanaman terlarang, dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi warga melalui komoditas alternatif.

Suyudi mengatakan BNN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp112,77 miliar untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Dana itu antara lain ditujukan untuk pelaksanaan Grand Design Alternative Development, atau GDAD, yang mendorong masyarakat membudidayakan komoditas berkelanjutan dengan nilai tambah ekonomi, termasuk lewat pelatihan keterampilan hidup.

Dampak bagi ketahanan sosial dan sektor pendidikan

BNN menyatakan pendekatan pemberdayaan itu ditujukan untuk membentuk daya tangkal masyarakat terhadap ancaman narkotika. Selain pengembangan ekonomi di kawasan rawan tanaman terlarang, lembaga itu juga menyiapkan penguatan program di lingkungan pendidikan dan tempat kerja.

Menurut Suyudi, BNN akan melibatkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Ia menilai langkah itu krusial karena data prevalensi 2025 menunjukkan lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun.

BNN juga akan memperkuat peran para pemangku kepentingan di lingkungan kerja sebagai respons atas maraknya penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Menurut Suyudi, peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk tindak pencurian.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial untuk 2027, kami mengulas permintaan dana Rp22,49 triliun karena pagu indikatif dinilai belum mampu menutup seluruh mandat program. Kami juga menekankan risiko bila usulan itu tidak dipenuhi, mulai dari terbatasnya jangkauan program pemberdayaan sosial-ekonomi (PPSE) hingga tidak tersedianya anggaran bantuan berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.