Kementerian HAM ajukan tambahan anggaran 2027, Komisi XIII DPR soroti pos dukungan manajemen
Pembahasan pagu indikatif Kementerian HAM di DPR memunculkan perdebatan setelah usulan tambahan anggaran untuk 2027 disampaikan dalam rapat kerja di Jakarta. Komisi XIII DPR menyatakan dapat menerima tambahan untuk program pemajuan dan penegakan HAM, tetapi menolak pos dukungan manajemen yang diajukan dalam skema yang sama.
Sorotan
- Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan tambahan anggaran Rp 492.900.376.000 untuk 2027 di luar pagu indikatif Rp 728.129.471.000.
- Komisi XIII DPR menerima tambahan anggaran Rp 224.971.905.000 untuk program pemajuan HAM, tetapi menolak tambahan Rp 267.928.471.000 untuk dukungan manajemen.
- Penambahan 500 penggerak HAM tanpa tambahan anggaran menyebabkan potensi pergeseran alokasi dan risiko gangguan operasional Kementerian HAM.
Rincian usulan dan respons dalam rapat
Seperti diberitakan Kompas.com, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan Kementerian HAM memperoleh pagu indikatif Rp 728.129.471.000 dari Kementerian Keuangan, lalu mengajukan tambahan anggaran Rp 492.900.376.000 untuk 2027. Usulan itu terdiri atas Rp 224.971.905.000 untuk pemajuan dan penegakan HAM serta Rp 267.928.471.000 untuk program dukungan manajemen.Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mempertanyakan waktu penyampaian tambahan anggaran tersebut karena dokumen disebut baru dikirim saat rapat berlangsung. Ia menilai kondisi itu menyulitkan pembahasan, meski tetap mengapresiasi komponen anggaran yang diarahkan untuk pemajuan HAM.
Dalam forum itu, Willy menyatakan komisi menerima tambahan untuk program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, namun tidak menerima tambahan untuk dukungan manajemen. Ia juga menekankan persetujuan anggaran perlu diikuti dengan kinerja yang terlihat dari Kementerian HAM.
Dampak bagi operasional Kementerian HAM
Pigai menjelaskan tambahan anggaran diajukan setelah Kementerian HAM merekrut 500 penggerak HAM tanpa disertai tambahan alokasi dalam pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Menurut dia, kondisi tersebut membuat anggaran yang sudah tersedia harus digeser dan berpotensi mengganggu operasional di lapangan.Perdebatan ini menunjukkan pengawasan DPR terhadap komposisi belanja kementerian, khususnya pemisahan antara kebutuhan program substantif dan biaya penunjang organisasi. Bagi Kementerian HAM, hasil pembahasan tersebut dapat memengaruhi ruang fiskal untuk menopang penegakan HAM sekaligus kebutuhan administrasi setelah penambahan personel.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran Kementerian HAM untuk 2027, kami menyoroti permintaan penambahan Rp492,9 miliar di atas pagu indikatif Rp728,129 miliar yang dinilai belum cukup untuk kebutuhan operasional dan program. Komisi XIII DPR menyetujui tambahan Rp224.971.905.000 khusus untuk pemajuan dan penegakan HAM, sehingga total anggaran yang disetujui menjadi Rp953.101.376.000, sementara ruang untuk dukungan manajemen tetap terbatas. Kami juga mencatat kebutuhan dana ini berkaitan dengan pembiayaan gaji dan tunjangan 500 pegawai baru serta menjaga keberlanjutan agenda HAM pada 2027.
- Forex
- Crypto