Kementerian HAM ajukan tambahan anggaran 2027, DPR setujui Rp224,9 miliar untuk program HAM

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemenkumham ajukan anggaran HAM 2027

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Dan Blystone

1 jam yang lalu

Kementerian HAM ajukan tambahan anggaran 2027, DPR setujui Rp224,9 miliar untuk program HAM — Tambahan anggaran HAM 2027

Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan tambahan anggaran 2027 setelah pagu indikatif Rp728,129 miliar dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional dan program. Sebagian kebutuhan itu terkait pembiayaan 500 pegawai baru serta pendanaan pemajuan dan penegakan HAM di tingkat kementerian.

Sorotan

Komisi XIII DPR menyetujui tambahan anggaran Rp224.971.905.000 dari usulan Rp492.900.376.000 Kementerian HAM untuk program pemajuan dan penegakan HAM tahun 2027.
Total pagu indikatif dan tambahan anggaran 2027 yang disetujui untuk Kementerian HAM menjadi Rp953.101.376.000 setelah penambahan tersebut.
Penambahan anggaran diperlukan untuk membiayai gaji dan tunjangan 500 karyawan baru serta menjaga kelanjutan agenda HAM, meski ruang dukungan manajemen tetap terbatas.

Rincian usulan anggaran dan keputusan rapat

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026), bahwa kementeriannya mengajukan tambahan anggaran Rp492.900.376.000 untuk tahun 2027. Ia mengatakan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp728.129.471.000 masih kurang untuk menutup kebutuhan kementerian.

Pigai merinci usulan tambahan itu terdiri dari sekitar Rp224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM, serta sekitar Rp267,9 miliar untuk program dukungan manajemen. Ia menambahkan program dukungan manajemen juga mencakup gaji dan tunjangan bagi 500 karyawan baru yang sudah direkrut tahun ini.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPR, selain PDI-Perjuangan, menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp224.971.905.000 untuk pemajuan dan penegakan HAM. Komisi XIII DPR juga menyetujui pagu indikatif Kementerian HAM sebesar Rp728.129.471.000, sehingga total pagu indikatif dan tambahan anggaran 2027 yang disetujui menjadi Rp953.101.376.000.

Dampak bagi operasi kementerian dan agenda HAM

Pigai menyatakan kebutuhan tambahan anggaran muncul setelah Kementerian HAM merekrut 500 orang untuk menjadi penggerak HAM, tetapi kebutuhan pembiayaannya belum masuk dalam pagu indikatif. Menurutnya, pergeseran anggaran sebelumnya sudah dilakukan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai baru, sehingga kementerian kembali meminta tambahan dana.

Persetujuan sebagian tambahan anggaran memberi ruang bagi kelanjutan program pemajuan dan penegakan HAM pada 2027, sekaligus menjaga kebutuhan dasar operasional kementerian. Namun, besaran yang disetujui DPR berada di bawah total tambahan yang diajukan, sehingga ruang fiskal untuk dukungan manajemen tetap menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial untuk 2027, kami mengulas permintaan tambahan Rp22,49 triliun di atas pagu indikatif Rp84,71 triliun yang disebut belum mampu menutup mandat program. Kementerian menilai keterbatasan pagu berisiko memangkas jangkauan program, termasuk PPSE yang hanya bisa membiayai 10.000 keluarga serta ketiadaan alokasi untuk bantuan berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas tunggal miskin.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?