Komisi III dukung tambahan anggaran Polri untuk kesiapan keamanan jelang Pemilu 2029

Komisi III dukung tambahan anggaran Polri untuk kesiapan keamanan jelang Pemilu 2029
Dukungan anggaran Polri 2029

Komisi III DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027 di tengah proyeksi peningkatan tantangan keamanan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan itu menyoroti kebutuhan penguatan peralatan operasional, pengamanan lapangan, dan perangkat pemantauan untuk mendukung tugas kepolisian serta penerapan standar hak asasi manusia.

Sorotan

  • Komisi III DPR mendukung penambahan anggaran untuk penguatan sarana dan prasarana Polri menghadapi tantangan keamanan jelang Pemilu 2029.
  • Prioritas belanja diarahkan pada pengadaan alat material khusus, kendaraan taktis, CCTV, body camera, dan perlengkapan pengendalian massa untuk mendukung operasional Polri.
  • Arah kebijakan anggaran 2027 akan menyesuaikan dengan potensi unjuk rasa dan mengutamakan standar HAM dalam penguatan perlengkapan Polri.

Prioritas belanja untuk peralatan dan pengamanan

Seperti dilaporkan Kompas.com, dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Polri dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Safaruddin, mengatakan penguatan sarana dan prasarana Polri perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa mendatang, terutama menjelang Pemilu 2029.

Menurut Safaruddin, kebutuhan yang perlu diperkuat mencakup alat material khusus dan kendaraan taktis Polri. Ia menilai kelengkapan peralatan penting agar personel yang bertugas di lapangan tidak menjadi korban akibat keterbatasan sarana pendukung.

Selain itu, ia juga mendorong pengadaan CCTV dan body camera bagi personel Polri. Menurut dia, perangkat tersebut penting untuk mendukung implementasi ketentuan baru dalam KUHAP sekaligus mengurangi polemik ketika petugas melakukan penindakan di lapangan.

Dampak terhadap kesiapan operasional dan standar HAM

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Rikwanto, juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan sarana Polri. Ia menilai arah kebijakan anggaran 2027 perlu disesuaikan dengan tantangan yang akan dihadapi, termasuk potensi berlanjutnya aksi unjuk rasa hingga menjelang Pemilu 2029.

Rikwanto mengatakan Polri perlu memperkuat peralatan pendukung mulai dari kamera tubuh, kamera kendaraan, drone, hingga perlengkapan pengendalian massa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Menurut dia, penguatan belanja tersebut perlu diarahkan agar tugas operasional Polri di lapangan berjalan lebih sinergis dengan penegakan HAM dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengajuan tambahan anggaran Polri Rp66,1 triliun untuk tahun 2027, kami mengulas alasan kekurangan antara pagu indikatif dan kebutuhan ideal yang mencakup belanja pegawai, barang, dan modal. Fokusnya antara lain peningkatan kesejahteraan personel, penguatan sarana-prasarana (termasuk kendaraan dan alat material khusus), serta kebutuhan operasional untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.