PKB dorong PDI-P pertegas posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo

PKB dorong PDI-P pertegas posisi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo
PKB desak sikap PDI-P

Di tengah upaya koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto menjalankan program pemerintah, PKB meminta PDI-P memperjelas sikap politiknya di luar pemerintahan. Permintaan itu muncul setelah isu keterkaitan PDI-P dengan rangkaian aksi mahasiswa kembali beredar di ruang publik.

Sorotan

  • Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas posisi sebagai oposisi agar konsolidasi politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto lebih efektif.
  • Jazilul menilai sikap politik yang gamblang penting untuk soliditas politik nasional dan kelancaran pelaksanaan program prioritas pemerintah.
  • Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah keterlibatan partainya dalam aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk di Bundaran HI pada 18 Juni 2026.

Sikap politik diminta lebih tegas

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P mengambil posisi yang tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika memilih berada di luar kabinet. Ia menilai sikap oposisi yang jelas akan memudahkan konsolidasi politik saat partai-partai pendukung pemerintah berupaya menjalankan agenda yang telah disusun.

Jazilul menyatakan seluruh pihak yang mendukung pemerintah sedang berjuang mewujudkan janji Presiden, sementara program-program sudah ditata untuk berjalan sesuai target. Karena itu, menurut dia, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah tidak terganggu oleh sikap yang dinilai masih abu-abu.

Ia juga mengatakan posisi politik PDI-P hingga kini belum terlihat tegas. Menurut Jazilul, konsep "partai penyeimbang" yang selama ini disampaikan PDI-P masih belum memberikan kejelasan mengenai arah politik partai tersebut.

Dampak pada soliditas politik nasional

Pernyataan Jazilul disampaikan untuk merespons isu bahwa PDI-P berada di balik serangkaian aksi mahasiswa, termasuk kabar kehadiran Andi Widjajanto dalam demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026. Meski begitu, ia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P dan tetap membuka ruang kerja sama politik apa pun posisinya.

Menurut Jazilul, sikap politik yang tegas akan lebih mudah dipahami publik dibanding pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan tindakan di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, kejelasan posisi partai dinilai penting bagi soliditas politik nasional, terutama ketika pemerintah dan partai pendukungnya sedang mendorong pelaksanaan program prioritas.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah tudingan bahwa partainya terlibat dalam menggerakkan demonstrasi mahasiswa. Ia menegaskan PDI-P tidak pernah mengorganisir aksi, baik pada demonstrasi Agustus 2025 maupun aksi mahasiswa yang belakangan digelar di Bundaran HI.

Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah kota pada 2026 kembali memunculkan wacana Reformasi Jilid 2 di tengah tekanan biaya hidup, isu anggaran, dan sorotan atas peran militer dalam urusan sipil. Namun, dalam artikel kami sebelumnya, kami menekankan bahwa peluang perubahan rezim besar seperti 1998 dinilai masih terbatas karena belum terlihat perpecahan signifikan di koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kanal kritik formal di parlemen masih tersedia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.