Pemerintah pastikan pasokan listrik PLN tetap aman di Indonesia

Pemerintah pastikan pasokan listrik PLN tetap aman di Indonesia
PLN listrik tetap aman

Pemerintah menyatakan layanan listrik nasional tetap berjalan tanpa rencana pemadaman di tengah pembahasan dukungan fiskal dan pasokan energi primer untuk PT PLN (Persero). Kepastian itu disampaikan setelah koordinasi di Jakarta yang juga mencakup skema kompensasi, subsidi, dan kebutuhan batu bara tahunan perseroan.

Sorotan

  • Pemerintah memastikan tidak ada pemadaman listrik usai koordinasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 18 Juni 2026.
  • Skema pembayaran kompensasi dan subsidi PT PLN (Persero) dibahas demi menjaga kapasitas keuangan perusahaan serta kelancaran pasokan listrik nasional.
  • Kebutuhan batu bara PLN sebesar 154 juta ton per tahun baru terkontrak 134 juta ton, mendorong pembentukan tim pengadaan batu bara kalori sedang oleh Kementerian ESDM.

Koordinasi pasokan dan dukungan keuangan PLN

Sebagaimana dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan tidak ada rencana pemadaman listrik lagi setelah pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Pembahasan tersebut mencakup strategi untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat berjalan maksimal. Salah satu pokok yang dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi kepada PT PLN (Persero) agar perusahaan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memasok listrik.

Bahlil menegaskan secara umum persoalan itu telah dibahas dan tidak ada masalah. Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga kestabilan operasi PLN dari sisi pendanaan maupun pasokan energi primer.

Kebutuhan batu bara dan pengawasan energi primer

Dalam penjelasannya, Bahlil menyebut total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Hingga kini, PLN telah mengamankan kontrak 134 juta ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton.

Untuk mengatasi kendala pemenuhan kebutuhan pembangkit, Kementerian ESDM membentuk tim pengadaan batu bara kalori sedang. Tim itu melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Minerba, dan BPKP, seperti disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026.

Langkah tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada pengawasan energi primer agar gangguan pasokan tidak berulang. Bagi sektor ketenagalistrikan, kecukupan kontrak batu bara dan kelancaran subsidi tetap menjadi faktor utama untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang gangguan pasokan batu bara ke PLTU di sistem Jawa-Bali, kami menyoroti bagaimana keterlambatan persetujuan RKAB 2026 membuat stok di sejumlah pembangkit kritis sehingga banyak PLTU menurunkan kapasitas operasi untuk menghemat persediaan. Kami juga mencatat penyesuaian target produksi batu bara nasional 2026 serta tambahan persyaratan kepatuhan yang memperlambat produksi dan pengiriman, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terhadap keandalan pasokan listrik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.