DPR RI dorong mitigasi risiko kekeringan 2026 untuk jaga pasokan pangan

DPR RI dorong mitigasi risiko kekeringan 2026 untuk jaga pasokan pangan
Cegah krisis pangan 2026

Di tengah proyeksi musim kemarau 2026 yang lebih panjang dan kering, DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif agar dampaknya tidak berkembang menjadi krisis sosial dan ekonomi. Peringatan itu mencakup risiko terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, sektor pertanian, dan stabilitas pasokan pangan nasional.

Sorotan

  • Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya mitigasi risiko kekeringan 2026 berbasis prediksi iklim BMKG, terutama dari dampak El Nino.
  • DPR RI meminta pemerintah fokus pada langkah antisipasi sektor pertanian melalui pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan di wilayah rawan.
  • Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memperingatkan risiko gagal tanam, penurunan produktivitas, dan potensi gangguan pasokan pangan nasional akibat kekeringan.

Desakan mitigasi berbasis prediksi iklim

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan mitigasi harus dilakukan sedini mungkin setelah BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan lebih kering akibat fenomena El Nino. Ia menilai data dan prediksi iklim tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan antisipatif di berbagai sektor, bukan berhenti sebagai informasi semata.

Puan mengatakan kekeringan yang semakin meluas saat ini perlu segera direspons dengan langkah strategis untuk meminimalkan dampak di berbagai sektor, terutama ketika sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih. Menurut dia, informasi cuaca perlu diterjemahkan menjadi langkah mitigasi yang terukur sebelum dampaknya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menambahkan keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kemampuan merespons saat kebakaran hutan, krisis air, atau gangguan kesehatan sudah terjadi. Ukuran yang lebih penting, kata dia, adalah sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara.

Dampak pada pertanian dan ketahanan pangan

Puan juga meminta pemerintah mewaspadai dampak kekeringan terhadap sektor pertanian yang dapat memengaruhi ketahanan pangan. Untuk wilayah rawan kekeringan, ia mendorong langkah mitigasi jangka panjang di tingkat hulu dan hilir, termasuk pemanenan air hujan dan pembangunan sumur resapan.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan bahwa dampak kekeringan tidak berhenti pada persoalan air minum. Ia mengatakan berkurangnya sumber air membuat sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan, karena petani menghadapi risiko gagal tanam, penurunan produktivitas, hingga kerugian ekonomi akibat keterbatasan irigasi.

Menurut Iwan, bila kondisi tersebut tidak diantisipasi sejak sekarang, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu stabilitas pasokan pangan nasional. Peringatan dari DPR RI itu menempatkan pengelolaan air dan perlindungan sektor pertanian sebagai fokus penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia selama musim kemarau 2026.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang dinamika Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti bagaimana jeda distribusi saat libur sekolah memicu audit dan pembenahan tata kelola, sekaligus memunculkan keberatan dari pelaku usaha rantai pasok. Artikel itu juga mengulas klaim sebagian kelompok petani bahwa MBG membantu penyerapan hasil panen dan menjaga stabilitas harga, sehingga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.