PDI-P tegaskan peran penyeimbang terhadap pemerintahan Prabowo

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PDI-P penyeimbang Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Dan Blystone

1 jam yang lalu

PDI-P tegaskan peran penyeimbang terhadap pemerintahan Prabowo — PDI-P tegaskan penyeimbang

Di tengah perdebatan soal posisi partai di luar kabinet, PDI-P menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap sebagai kekuatan penyeimbang. Partai itu menyatakan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat sambil tetap mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Sorotan

PDI-P, melalui Ganjar Pranowo pada 19 Juni 2026, menegaskan posisi sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo dan tidak berada dalam kabinet.
PDI-P menyatakan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun akan kritis terhadap keputusan pemerintah yang tidak sesuai kepentingan publik.
Sikap PDI-P yang menolak posisi oposisi tegas bertujuan menjaga ruang pengawasan di parlemen serta memberikan dukungan selektif terhadap agenda pemerintah.

Sikap politik PDI-P dan penjelasan Ganjar

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyatakan posisi politik partainya tidak berada dalam wilayah abu-abu, melainkan jelas sebagai penyeimbang pemerintahan. Dalam keterangannya pada Jumat, 19 Juni 2026, ia mengatakan partainya mendengarkan suara masyarakat dan tetap setia pada konstitusi.

Ganjar menegaskan PDI-P mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik. Menurut dia, ukuran sikap politik tidak seharusnya ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau peluang memperoleh kursi dan jabatan.

Ia juga menyebut justru sikap politik menjadi tidak jelas apabila ditentukan oleh transaksi kekuasaan, bukan oleh substansi kebijakan. Ganjar menambahkan fungsi parlemen bukan sekadar menjadi pendukung atau penentang pemerintah, tetapi mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan.

Dampak terhadap dinamika parlemen dan koalisi

Pernyataan itu muncul setelah Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas posisinya terhadap pemerintahan Prabowo. Jazilul menilai bila memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya mengambil posisi oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang dianggap masih abu-abu.

Ganjar membantah anggapan bahwa sikap PDI-P saat ini berbeda dibandingkan ketika partai tersebut berada di luar pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan posisi partai sejak saat itu hingga pemerintahan Prabowo tetap sama, yaitu tidak bergabung dalam kabinet dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Bagi dinamika politik nasional, penegasan ini memperlihatkan PDI-P berupaya menempatkan diri sebagai pengawas kebijakan pemerintah tanpa masuk ke struktur eksekutif. Sikap tersebut berpotensi menjaga ruang kritik di parlemen, sekaligus memberi dukungan selektif terhadap agenda pemerintah yang dinilai sejalan dengan kepentingan publik.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang perdebatan posisi politik PDI-P di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami mengulas sorotan terhadap status PDI-P yang tetap berada di luar kabinet dan bagaimana hal itu dipandang memengaruhi mekanisme checks and balances di DPR. Kami juga menyinggung desakan agar PDI-P memperjelas sikap—apakah konsisten di luar pemerintahan atau mengambil posisi oposisi yang lebih tegas—serta dinamika kritik yang dinilai tetap bisa bersifat konstruktif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?