PAN nilai posisi PDI-P di luar pemerintah mendukung fungsi pengawasan DPR

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PAN nilai posisi PDIP di DPR

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

PAN nilai posisi PDI-P di luar pemerintah mendukung fungsi pengawasan DPR — PAN apresiasi PDIP oposisi

Perdebatan mengenai posisi politik PDI-P dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan di tengah dinamika koalisi parlemen. PAN menilai keberadaan PDI-P di luar kabinet justru memperkuat mekanisme checks and balances dan memberi ruang bagi kritik yang dinilai konstruktif.

Sorotan

PAN menegaskan posisi PDI-P di luar pemerintahan memperkuat fungsi pengawasan DPR RI dan dinilai sehat untuk demokrasi parlementer.
PAN memandang sikap kritis PDI-P masih konstruktif, membantu mengoreksi kebijakan dan memberi alternatif solusi sehingga menjaga keseimbangan kebijakan pemerintah.
PAN menilai partisipasi kader PDI-P dalam aksi demonstrasi serta kombinasi DPR, media, dan masyarakat sipil memperkuat kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Pandangan PAN soal posisi PDI-P

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan sikap politik PDI-P yang berada di luar pemerintahan perlu dihormati karena dinilai menguntungkan demokrasi. Ia mengatakan keberadaan PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang membuat fungsi kontrol terhadap pemerintah di DPR RI tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Viva menyebut PAN memandang PDI-P secara objektif tidak masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah karena tidak memiliki kader di Kabinet Merah Putih. Karena itu, jika PDI-P mengambil posisi kritis terhadap pemerintah, PAN menilai langkah tersebut sebagai hal yang wajar dalam sistem politik parlementer.

Menurut Viva, sikap kritis PDI-P masih bersifat konstruktif, bukan destruktif. Ia menilai pendekatan itu tercermin dalam dukungan terhadap kebijakan yang dianggap benar, koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak tepat, serta penyampaian alternatif solusi kebijakan.

Dampak terhadap iklim demokrasi

PAN juga menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan apabila kader PDI-P ikut menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi. Menurut Viva, kondisi itu menunjukkan mekanisme demokrasi tetap berjalan, baik melalui fungsi pengawasan DPR maupun kontrol publik dari masyarakat.

Ia menambahkan situasi politik parlementer masih berjalan kondusif sesuai fungsinya. Dalam pandangan PAN, kombinasi antara pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan pengawasan, serta peran netizen, media, dan civil society dapat memperkuat kontrol organik dan mandiri terhadap jalannya pemerintahan.

Pernyataan PAN ini muncul setelah Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid sebelumnya meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul menilai jika memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya mengambil sikap oposisi secara tegas dan tidak berada dalam posisi yang disebutnya masih abu-abu.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang perdebatan posisi politik PDI-P di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kami menyoroti desakan PKB agar PDI-P segera memperjelas sikapnya—tetap di luar kabinet atau mengambil posisi yang lebih tegas. Sorotan juga muncul setelah dugaan kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi mahasiswa 12 Juni 2026, yang memicu pertanyaan partai lain mengenai komitmen PDI-P sebagai oposisi maupun pendukung pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?