BGN gelar rapat tertutup dengan DPR saat sorotan anggaran MBG meningkat

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BGN gelar rapat soal MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Pembahasan anggaran program Makan Bergizi Gratis kembali menjadi perhatian di Jakarta ketika Badan Gizi Nasional menggelar rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI pada pekan ini. Pertemuan itu menjadi rapat perdana bagi Kepala BGN yang baru di tengah upaya memulihkan kepercayaan publik setelah kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG.

Sorotan

Komisi IX DPR RI menutup rapat pembahasan anggaran MBG awal pekan ini karena pagu indikatif belum final dan sesuai Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020.
Penutupan rapat berlangsung di tengah meningkatnya sorotan publik atas transparansi penggunaan anggaran program MBG dan mendorong perdebatan soal akuntabilitas negara.
Keputusan penutupan rapat terjadi setelah Kejaksaan Agung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dugaan korupsi program MBG.

Aturan rapat dan alasan penutupan

Seperti dilaporkan Kompas.com, mekanisme rapat di DPR RI diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan setiap rapat pada dasarnya terbuka kecuali diputuskan tertutup. Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, mengatakan keputusan menutup rapat ditetapkan bersama oleh DPR dan pihak yang diundang pada awal pembukaan rapat.

Ia menjelaskan rapat terbuka yang sedang berlangsung juga dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup. Usulan itu dapat datang dari ketua rapat, anggota, salah satu fraksi, atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan rapat pada awal pekan ini ditutup karena membahas anggaran. Menurut dia, pembahasan anggaran di Komisi IX selama ini memang lazim dilakukan secara tertutup, terlebih karena pagu yang dibahas masih bersifat indikatif dan belum final.

Dampak pada transparansi dan pengawasan publik

Penutupan rapat berlangsung ketika kebutuhan atas transparansi anggaran MBG semakin besar. Kondisi itu memicu kembali perdebatan mengenai batas antara kebutuhan menjaga kerahasiaan pembahasan internal dan hak publik untuk mengetahui proses pengawasan anggaran negara.

Tekanan terhadap akuntabilitas BGN juga meningkat karena rapat tersebut berlangsung setelah Kejaksaan Agung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Dalam konteks itu, keputusan menutup pembahasan anggaran berpotensi memperbesar perhatian publik terhadap tata kelola, pengawasan, dan kredibilitas pelaksanaan program.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang meluasnya penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti penetapan tersangka baru dari unsur swasta terkait dugaan pengaturan dan jual-beli titik dapur SPPG. Artikel tersebut juga membahas dugaan aliran uang tunai rupiah dan mata uang asing serta penelusuran aset para tersangka, yang mempertegas besarnya perhatian pada tata kelola dan pemulihan kerugian negara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?