Indonesia soroti arus keluar kekayaan saat rupiah melemah

Indonesia soroti arus keluar kekayaan saat rupiah melemah
Rupiah tertekan kekayaan keluar

Pelemahan rupiah kembali menjadi perhatian di tengah sorotan pemerintah terhadap aliran dana dan keuntungan yang keluar dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan besarnya kekayaan nasional yang mengalir ke luar negeri menjadi salah satu faktor yang menekan nilai tukar, sambil menyinggung praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai.

Sorotan

  • Prabowo menyatakan dalam 22 tahun terakhir kekayaan yang keluar dari Indonesia mencapai $343 miliar, dengan keuntungan $436 miliar.
  • Arus masuk dan keluar kekayaan nasional menyebabkan manfaat ekonomi utama tidak tertahan di dalam negeri, sehingga rupiah tetap rentan.
  • Prabowo menyoroti praktik under-invoicing ekspor yang menyebabkan kerugian besar negara akibat sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

Pernyataan Prabowo dan data arus dana

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, pernyataan itu disampaikan Prabowo saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6/2026). Ia menilai rupiah melemah antara lain karena kekayaan Indonesia terus keluar ke luar negeri, dan mengibaratkannya seperti tubuh yang kehilangan darah secara terus-menerus hingga akhirnya kolaps.

Dalam penjelasannya, Prabowo mengatakan data 22 tahun terakhir menunjukkan nilai dana yang keluar dari Indonesia mencapai 343 miliar dolar U.S. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar U.S., sehingga porsi kekayaan yang benar-benar tertahan di dalam negeri dinilai masih sangat kecil dibandingkan jumlah yang keluar.

Dampak bagi perekonomian dan sorotan ekspor

Prabowo mengatakan neraca arus masuk dan arus keluar menunjukkan sebagian besar manfaat ekonomi belum sepenuhnya tinggal di dalam negeri. Menurutnya, kondisi itu menjadi gambaran mengapa fondasi nilai tukar tetap rentan ketika kekayaan nasional terus mengalir ke luar Indonesia.

Ia juga menyoroti praktik under-invoicing, atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Praktik tersebut, menurut Prabowo, menimbulkan kerugian besar bagi negara karena sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang kritik Prabowo terkait anomali pertumbuhan ekonomi Indonesia, ia menilai pertumbuhan sekitar 5% tidak tercermin pada kesejahteraan karena kemiskinan meningkat dan kelas menengah menyusut. Prabowo menekankan manfaat pertumbuhan dinilai terkonsentrasi pada segelintir pihak, sehingga ketimpangan tetap tinggi dan pemerintah didorong memperkuat perlindungan kelas menengah serta pemerataan hasil ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.