Kemenko Kumham Imipas soroti kasus korupsi Ditjen Imigrasi dan percepat evaluasi tata kelola

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kemenko Kumham soroti kasus korupsi Ditjen Imigrasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Bank sentral

Ciaran Ryan

11 jam yang lalu

Kemenko Kumham Imipas soroti kasus korupsi Ditjen Imigrasi dan percepat evaluasi tata kelola — Korupsi Imigrasi Disorot

Kasus dugaan korupsi terkait pemerasan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Ditjen Imigrasi menjadi sorotan baru bagi kualitas layanan publik di Indonesia. Pemerintah menyatakan persoalan ini berkaitan dengan lemahnya moral dan etika pelaksana layanan, di tengah sektor keimigrasian yang langsung menyentuh status hukum seseorang.

Sorotan

Menkumham Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus dugaan korupsi di Ditjen Imigrasi sebagai kasus pelayanan publik yang menyedihkan pada 23 Juni 2026.
Yusril menyatakan permasalahan korupsi di Kementerian Imigrasi bukan akibat kurang aturan, melainkan lemahnya kesadaran moral dan etika aparatur negara.
Kemenko Kumham Imipas mempercepat evaluasi internal dan perbaikan tata kelola guna mencegah maladministrasi pada layanan hukum, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Penilaian pemerintah dan langkah perbaikan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Imigrasi sebagai salah satu kasus pelayanan publik yang menyedihkan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Hari Pelayanan Publik International di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Yusril mengatakan penyidikan atas dugaan korupsi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan hal yang memprihatinkan. Ia menilai persoalan tersebut tidak terjadi karena kurangnya aturan atau pengawasan, melainkan karena kurangnya kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

Ia juga menekankan bahwa bangunan negara, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan, lembaga, hingga kantor pemerintahan, tidak akan berarti tanpa landasan etik dan moralitas yang dimiliki penyelenggara negara maupun masyarakat.

Dampak bagi layanan hukum dan pengawasan administrasi

Menurut Yusril, penguatan pencegahan maladministrasi memiliki relevansi besar bagi Kemenko Kumham Imipas. Alasannya, sektor administrasi hukum yang mencakup pelayanan hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan bersentuhan langsung dengan status hukum seseorang.

Karena itu, kementeriannya kini melakukan evaluasi internal dan perbaikan tata kelola untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Ia menegaskan upaya perbaikan tata kelola dan pencegahan maladministrasi pada sektor-sektor tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kasus dugaan suap pengaturan jalur pemeriksaan impor di Ditjen Bea dan Cukai, kami menyoroti pendalaman KPK setelah persidangan memunculkan dugaan aliran dana Rp30 miliar kepada pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi. Perkembangan ini memperluas ruang penyidikan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat, sekaligus menegaskan persoalan integritas dan pengawasan dalam layanan administrasi negara.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?