DPRD Kota Bogor tindak lanjuti 6+1 tuntutan mahasiswa ke DPR RI
Aksi Aliansi BEM se-Bogor di Jalan Sudirman, Kota Bogor, mendorong pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk meneruskan enam tuntutan nasional plus satu isu daerah ke tingkat pusat. Massa memberi tenggat tujuh hari bagi Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan aspirasi itu, dengan ancaman konsolidasi aksi yang lebih besar jika tidak dijalankan.
Sorotan
- Aliansi BEM se-Bogor menyerahkan 6+1 tuntutan, termasuk evaluasi program MBG dan stabilisasi harga BBM, kepada Pemkot dan DPRD Kota Bogor pada 23 Juni 2026.
- Aliansi mahasiswa memberi tenggat tujuh hari bagi Pemkot dan DPRD Bogor untuk melanjutkan tuntutan mereka ke DPR RI, dengan ancaman konsolidasi jika tidak dipenuhi.
- Pemkot dan DPRD Kota Bogor menyatakan menerima serta akan menindaklanjuti tuntutan ke DPR RI, menandakan tekanan publik terhadap isu anggaran, integritas, dan agraria meningkat.
Penyerahan tuntutan dan tenggat tujuh hari
Seperti dilaporkan Kompas.com, Aliansi BEM se-Bogor menyampaikan langsung paket 6+1 tuntutan kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor pada Selasa, 23 Juni 2026. Koordinator aliansi, Indra Mahfuzhi, menyebut tuntutan tersebut merupakan hasil kajian objektif dengan tajuk "Indonesia Darurat Bogor Menggugat".Ia mengatakan aliansi memberi waktu tujuh hari kepada Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor untuk meneruskan tuntutan itu ke DPR RI. Jika tidak ada komitmen dari pihak daerah, aliansi menyatakan akan melakukan konsolidasi besar-besaran dan kembali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Enam tuntutan yang dibawa massa mencakup penghentian sementara program Makanan Bergizi Gratis untuk evaluasi tata kelola, pemindahan alokasi anggaran MBG dari pos pendidikan dan kesehatan, serta stabilisasi harga BBM dan kebutuhan pokok nasional. Tuntutan lainnya meliputi pemerintahan yang bersih dan berintegritas, penghentian dominasi oligarki dalam pengelolaan sumber daya, serta pencabutan UU Polri dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Poin tambahan yang diangkat sebagai isu daerah berfokus pada penyelesaian konflik agraria, pembersihan mafia tanah, dan kepastian legalitas hukum atas tanah milik rakyat.
Respons Pemkot dan DPRD Kota Bogor
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menyatakan tuntutan dari aliansi mahasiswa diterima dan dipastikan akan disampaikan ke DPR RI melalui mekanisme kelembagaan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan massa aksi pada hari yang sama.Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil juga mengatakan lembaganya menerima 6+1 tuntutan tersebut. Ia menegaskan sejumlah poin yang dibawa massa berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Kota Bogor akan menindaklanjutinya ke DPR di tingkat pusat.
Perkembangan ini menempatkan DPRD dan Pemkot Bogor sebagai penghubung formal antara tuntutan mahasiswa dan pembuat kebijakan nasional. Bagi lingkungan pendidikan dan tata kelola daerah, aksi itu memperlihatkan tekanan publik yang terus menguat terhadap isu anggaran, integritas pemerintahan, dan reforma agraria.
Dalam ulasan kami sebelumnya tentang koordinasi pemerintah dengan 10 asosiasi desa, MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditegaskan sebagai program prioritas untuk mendorong kegiatan ekonomi baru di desa, menyerap tenaga kerja, dan menambah pendapatan desa. Artikel itu juga menyoroti mulai terbentuknya kemitraan BUMDes dengan SPPG dan BGN, serta dorongan agar pelaksanaan MBG dan Kopdes Merah Putih terus dievaluasi dan diawasi guna mencegah penyimpangan.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto