Kementerian ESDM dorong pengurangan impor energi untuk menekan risiko rente
Dorongan untuk memperbesar pasokan energi dari dalam negeri kembali menguat ketika kebutuhan bahan bakar nasional terus meningkat lebih cepat daripada kapasitas produksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan skema impor energi membuka celah rente dan berisiko memicu persoalan hukum di kemudian hari.
Sorotan
- Kebutuhan bensin nasional naik dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi proyeksi 42,1 juta kiloliter pada 2030, sementara produksi stagnan sekitar 14,2 juta kiloliter.
- Impor bensin diproyeksikan meningkat dari 18,31 juta kiloliter pada 2021 menjadi 27,83 juta kiloliter pada 2030, hampir dua kali lipat produksi domestik.
- Pemerintah mempercepat pengurangan impor dan risiko rente melalui strategi pencampuran BBM dengan etanol menggunakan skema E10 untuk memperkuat bauran energi.
Strategi pengadaan energi dan proyeksi kebutuhan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Bahlil menyampaikan dalam acara Energy Forum di Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026, bahwa ia tidak menyukai skema impor untuk pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri karena setiap impor dinilai membawa potensi rente. Ia menilai peningkatan produksi domestik dan penguatan bauran energi menjadi kunci untuk memutus ketergantungan pada impor yang selama ini juga kerap berujung pada kasus hukum.Bahlil mengakui kapasitas produksi saat ini belum seimbang dengan permintaan konsumsi. Kebutuhan bensin nasional disebut terus naik dari 32,9 juta kiloliter pada 2021 menjadi 42,1 juta kiloliter pada 2030, sementara produksi dalam negeri relatif stagnan di kisaran 14,2 juta kiloliter per tahun.
Tekanan impor dan upaya menekan ketergantungan
Pada 2021, produksi bensin domestik mencapai 14,59 juta kiloliter, sedangkan impor sebesar 18,31 juta kiloliter. Memasuki 2025, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 37,3 juta kiloliter, dengan produksi hanya 14,27 juta kiloliter dan impor meningkat menjadi 23,03 juta kiloliter.Tren tersebut berlanjut hingga 2030, ketika impor diproyeksikan mencapai 27,83 juta kiloliter, hampir dua kali lipat dibandingkan produksi domestik yang tetap di sekitar 14,27 juta kiloliter. Pemerintah berupaya menekan impor itu dengan mencampurkan BBM dengan etanol melalui skema yang kemudian disebut E10.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax di Jakarta sebelumnya kami soroti sebagai faktor yang mulai menekan anggaran harian pengendara mobil. Dalam laporan tersebut, biaya isi penuh tangki disebut melonjak, namun banyak pengguna tetap bertahan pada RON 92 karena pertimbangan spesifikasi mesin, sementara sebagian lainnya menyesuaikan pola belanja dengan membatasi nominal pembelian dan menghitung ulang pengeluaran mingguan untuk BBM.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto