BGN siapkan penghematan anggaran signifikan untuk efisiensi program gizi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BGN efisiensi program gizi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Regulator

Bank sentral

Andreas Kristo

2 jam yang lalu

BGN siapkan penghematan anggaran signifikan untuk efisiensi program gizi — BGN pangkas anggaran gizi

Rencana perombakan belanja di Badan Gizi Nasional muncul setelah pembahasan dengan Kementerian Keuangan mengenai efisiensi penyaluran program prioritas. Langkah ini disebut berasal dari inisiatif internal lembaga dan berpotensi diikuti penguatan pengawasan operasional di lapangan.

Sorotan

BGN akan melakukan penghematan anggaran signifikan untuk efisiensi program gizi, dengan nominal belum diumumkan dan estimasi isu sekitar Rp40 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemotongan anggaran merupakan usulan internal BGN, bukan instruksi Kementerian Keuangan.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) wilayah akan memperkuat pengawasan operasional SPPG, menandai pengetatan tata kelola program prioritas nasional.

Rencana efisiensi dan skala penghematan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Gizi Nasional, atau BGN, akan melakukan penghematan lanjutan yang dinilainya cukup signifikan. Pernyataan itu ia sampaikan setelah bertemu dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 26/6/2026.

Purbaya mengatakan rincian nominal penghematan belum diumumkan karena penyampaiannya akan dilakukan oleh Kepala BGN. Saat dimintai tanggapan mengenai isu penghematan sekitar Rp40 triliun, ia tidak memberikan konfirmasi pasti, namun menyebut pemotongan belanja tersebut akan signifikan dan merupakan usulan dari internal BGN, bukan dari dirinya.

Pengawasan operasional diperkuat

Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Kementerian Keuangan akan menugaskan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau DJPb, di tingkat wilayah untuk memantau operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, secara langsung.

Penguatan pengawasan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran di BGN tidak hanya berfokus pada pemangkasan pos belanja, tetapi juga pada pengendalian pelaksanaan program di lapangan. Bagi sektor layanan publik dan pengelolaan anggaran negara, langkah tersebut dapat menjadi penanda pengetatan tata kelola dalam program prioritas nasional.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengawasan anggaran dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti kesepakatan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pengawasan harian guna mencegah kebocoran dan inefisiensi. Kami juga mencatat adanya formula khusus untuk mempercepat penyaluran MBG ke wilayah 3T agar pemerataan layanan gizi tetap terjaga seiring perluasan cakupan program.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?