Prabowo soroti stabilitas politik sebagai prasyarat kesejahteraan di Jakarta
Di tengah dorongan pemerintah pada kemandirian ekonomi, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa kontestasi demokrasi perlu diakhiri tanpa kegaduhan berkepanjangan. Pernyataan itu disampaikan di hadapan 2.600 rektor, dekan, dan dosen pada Sarasehan Kebangsaan di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sorotan
- Prabowo menegaskan stabilitas politik sebagai syarat utama untuk menopang agenda kesejahteraan dan mendorong kemandirian ekonomi Indonesia.
- Perbedaan pendapat diakui sebagai hak, tetapi Prabowo menilai narasi gaduh dan anarki menghambat upaya menuju kesejahteraan dan kemajuan nasional.
- Forum pendidikan tinggi menyoroti pentingnya dukungan pada tata kelola demokrasi yang tertib demi konsistensi pembangunan ekonomi nasional.
Dampak bagi stabilitas dan agenda ekonomi
Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah sepakat hidup sebagai negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar kekuasaan. Ia menilai perbedaan pendapat merupakan hak, tetapi pandangan yang mendorong gaduh, anarki, kebencian, dan permusuhan tidak produktif ketika negara lain bergerak menuju kesejahteraan, terobosan, dan kekayaan.Pernyataan itu mengaitkan stabilitas politik dengan agenda kesejahteraan yang lebih luas, terutama ketika pemerintah menekankan strategi kemandirian ekonomi. Bagi kalangan pendidikan tinggi yang hadir dalam forum tersebut, pesan itu menempatkan dukungan pada tata kelola demokrasi yang tertib sebagai bagian dari kontribusi terhadap arah pembangunan nasional.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang rencana penerbitan Panda Bond Indonesia berdenominasi yuan, kami mengulas target penerbitan pada akhir Juli 2026 untuk memanfaatkan likuiditas global dan memperluas basis investor. Kami juga menyoroti minat investor besar dari China serta tujuan pemerintah mendiversifikasi sumber dan mata uang pendanaan negara melalui pasar keuangan China.
Berita Bank Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto