Pemerintah tutup 240 BUMN merugi, anggaran negara dihemat triliunan rupiah

Pemerintah tutup 240 BUMN merugi, anggaran negara dihemat triliunan rupiah
240 BUMN tutup, anggaran hemat

Pemerintah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara yang dinilai terus membukukan kerugian dalam langkah penataan korporasi pelat merah. Kebijakan itu disebut mengurangi beban anggaran negara hingga triliunan rupiah dan menjadi bagian dari reformasi tata kelola BUMN yang jumlahnya sangat besar.

Sorotan

  • Pemerintah menutup sekitar 240 BUMN tidak produktif dan merugi sejak awal masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian reformasi efisiensi.
  • Setiap anggota direksi atau komisaris BUMN non-produktif menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan meskipun perusahaan terus mengalami kerugian.
  • Penutupan 240 BUMN merugi menghemat anggaran negara dalam jumlah triliunan rupiah, menurut pernyataan resmi pemerintah per 23 Juni 2026.

Penutupan BUMN dan alasan efisiensi

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sekitar 240 BUMN sudah ditutup setelah pemerintah menilai entitas-entitas tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan terus merugi. Pernyataan itu ia sampaikan saat pidato pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Prabowo menyatakan jumlah BUMN mencapai lebih dari seribu ketika ia mulai menjabat sebagai presiden. Menurutnya, penutupan tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi terhadap BUMN yang tidak produktif dan jumlahnya dinilai terlalu banyak.

Dampak terhadap keuangan negara

BUMN yang tidak produktif, menurut Presiden, membebani keuangan negara karena tetap menanggung pembayaran gaji direksi dan komisaris dalam nilai besar. Ia menyebut seorang direksi atau komisaris dapat menerima gaji hingga Rp50 juta per bulan atau lebih, termasuk di perusahaan yang terus mengalami kerugian.

Karena itu, pemerintah menyatakan penataan BUMN telah menghasilkan penghematan anggaran negara yang sangat signifikan. Dalam keterangannya, besaran penghematan itu disebut mencapai triliunan rupiah.

Efisiensi anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya kami soroti setelah adanya pembahasan dengan Kementerian Keuangan mengenai penghematan belanja untuk program prioritas. Dalam laporan itu, kami mencatat pemotongan anggaran disebut sebagai usulan internal BGN dan akan diiringi penguatan pengawasan operasional SPPG di lapangan melalui jajaran DJPb wilayah untuk menekan kebocoran dan memastikan pelaksanaan program lebih tertib.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.