Pemerintah klaim GovTech berbasis AI berpotensi hemat anggaran lebih dari Rp 1.500 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
GovTech AI hemat anggaran

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Andreas Kristo

9 jam yang lalu

Pemerintah klaim GovTech berbasis AI berpotensi hemat anggaran lebih dari Rp 1.500 triliun — GovTech AI hemat anggaran

Pemerintah sedang mempercepat transformasi digital layanan publik dengan menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Inisiatif GovTech ini diklaim dapat menekan korupsi, meningkatkan ketepatan sasaran bansos, dan mendorong kenaikan tax ratio secara bertahap.

Sorotan

Pemerintah klaim implementasi GovTech berbasis AI berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp 1.500 triliun jika diterapkan luas.
Saat ini GovTech sudah mengintegrasikan data delapan kementerian serta lembaga, dengan perluasan digitalisasi bansos ditargetkan menjangkau ratusan kabupaten/kota pada Oktober–November 2026.
Efisiensi melalui GovTech dinilai dapat menaikkan tax ratio Indonesia dari 9 persen menjadi 11–13 persen, mengacu pada proyeksi World Bank.

Rencana implementasi GovTech dan target peluncuran

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyatakan negara berpotensi menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun jika GovTech diterapkan secara luas. Ia mengatakan perhitungan tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Luhut menyebut GovTech saat ini sudah menghubungkan data dari delapan kementerian dan lembaga. Menurut dia, data tersebut kini diproses oleh AI dan berjalan dengan baik, sementara BSSN dilibatkan untuk memperkuat keamanan data yang dinilai menjadi unsur penting dalam pengelolaan sovereign data.

Pemerintah juga sedang memproses 43 kabupaten dan kota untuk menerapkan digitalisasi penyaluran bansos. Luhut mengatakan cakupan di Surabaya dan wilayah sekitarnya ditargetkan mulai terselesaikan pada akhir bulan ini, dan percepatan implementasi diupayakan agar saat peluncuran oleh Presiden pada Oktober-November, program itu sudah menjangkau hampir beberapa ratus kabupaten dan kota.

Dampak fiskal dan perluasan ke daerah

Luhut menilai penerapan GovTech dapat memperbaiki efisiensi belanja negara sekaligus mengurangi praktik korupsi dalam penyaluran bantuan. Ia juga mengatakan tax ratio Indonesia yang saat ini berada di kisaran 9 persen dapat naik secara bertahap menjadi 11 persen, 12 persen, hingga 13 persen, dan menyebut proyeksi itu merujuk pada World Bank.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pilot project GovTech untuk digitalisasi bansos sudah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia berharap program tersebut segera diterapkan di daerah lain setelah pemerintah daerah melihat manfaatnya terhadap perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, penghematan anggaran, dan rasa keadilan bagi penerima bantuan.

Dalam ulasan kami sebelumnya tentang penguatan mitigasi ancaman siber di pasar modal Indonesia, ADIGSI dan APEI menandatangani MoU untuk mengukur kesiapan siber perusahaan efek dan memperkuat respons insiden. Inisiatif ini mencakup Executive Cyber Resilience Assessment Program serta rencana pembentukan CSIRT, di tengah risiko kerugian besar akibat ransomware dan kebocoran data yang dapat mengganggu stabilitas operasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?