Papua menghadapi konflik berkepanjangan meski belanja keamanan dan otonomi khusus terus berjalan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Papua dan konflik berkepanjangan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Andreas Kristo

Kemarin

Papua menghadapi konflik berkepanjangan meski belanja keamanan dan otonomi khusus terus berjalan — Papua: Konflik Tak Reda

Ketegangan keamanan di Papua kembali menonjol setelah rangkaian serangan terhadap pesawat sipil di wilayah timur Indonesia memperlihatkan rapuhnya situasi di lapangan. Perkembangan ini menambah sorotan pada efektivitas pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang selama ini dijalankan pemerintah, sementara konflik dan tekanan kemanusiaan disebut belum mereda.

Sorotan

Kelompok Kriminal Bersenjata membakar pesawat di Yahukimo pada 2 Juli 2026 dan sebelumnya menembak pesawat Smart Air di Boven Digul pada Februari 2026.
Dana otonomi khusus Papua sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional hingga kini dinilai belum efektif mengatasi akar masalah konflik.
Rasio aparat di Papua mencapai 1 banding 100-120 akibat penempatan lebih dari 83 ribu TNI dan Polri, jauh di atas rasio nasional 1 banding 600.

Pola konflik dan kebijakan di Papua

Seperti ditulis Kompas, Kelompok Kriminal Bersenjata membakar pesawat milik PT Associated Mission Aviation sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang Ipedehik, Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 2 Juli 2026. Sebelumnya pada Februari 2026, kelompok yang sama juga menembak pesawat perintis Smart Air yang baru mendarat di Lapangan Terbang Karowai Batu, Boven Digul, Papua Selatan.

Tulisan itu menggambarkan bahwa persoalan Papua tetap sulit diurai karena terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Pemerintah melihat konflik terutama dipicu aksi KKB, sementara sebagian masyarakat sipil dan orang asli Papua menilai bara konflik juga membesar akibat tindakan represif aparat.

Dalam catatan Rumah Solidaritas Papua, koalisi masyarakat sipil yang mewadahi organisasi HAM, keagamaan, lingkungan, dan jurnalis independen peduli Papua, sepanjang Januari sampai April 2026 terjadi eskalasi krisis kemanusiaan terhadap rakyat Papua yang disebut dipicu tindakan represif aparat. Di sisi lain, konflik tidak kunjung mereda meski pemerintah telah membentuk empat provinsi baru pada 2022 dan memperpanjang kebijakan otonomi khusus melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2021 hingga 2041.

Dampak terhadap efektivitas belanja negara

Uraian tersebut menekankan bahwa besarnya alokasi kebijakan negara belum otomatis menurunkan risiko konflik maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dana otonomi khusus yang dialokasikan sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional disebut belum menjawab pertanyaan publik mengenai akar masalah yang terus berulang.

Dalam perspektif kebijakan, pendekatan keamanan tetap dinilai dominan sejak era Orde Baru. Dengan estimasi penduduk lebih dari lima juta jiwa dan penempatan lebih dari 83 ribu personel TNI dan Polri, rasio aparat di Papua disebut sekitar 1 banding 100 sampai 120 orang, jauh di atas rasio nasional di kisaran 1 banding 600.

Tulisan itu juga menilai pendekatan kesejahteraan membantu mencairkan gejolak, tetapi manfaat ekonominya tidak sepenuhnya mengalir ke masyarakat luas. Korupsi, elitisme, dan fokus pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan stadion disebut membuat penguatan solidaritas sosial dan rasa kebangsaan di Papua belum terbentuk sekuat yang diharapkan.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang risiko tata kelola dan dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami menyoroti bagaimana program berskala besar kerap tersendat bukan karena idenya keliru, melainkan akibat desain kelembagaan, koordinasi antarlembaga, kejelasan pembiayaan, dan pengawasan yang lemah. Artikel itu juga menekankan bahwa rantai keputusan yang panjang serta kontrol anggaran yang terlambat dapat menurunkan kualitas layanan, mengurangi penerima manfaat, dan menggerus kepercayaan publik.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?