Kasus korupsi Kuansing meluas ke perizinan kawasan hutan

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kasus korupsi Kuansing & izin hutan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Sholanke Dele

1 jam yang lalu

Kasus korupsi Kuansing meluas ke perizinan kawasan hutan — Skandal perizinan hutan Kuansing

Penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, berkembang dari suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah ke proses pelepasan izin kawasan hutan. Perkara ini menyoroti dugaan penghimpunan dana dari 914 anggota KUD untuk pengurusan rekomendasi di tingkat daerah hingga Kementerian Kehutanan.

Sorotan

KPK mendalami dugaan aliran dana hasil pemotongan Sisa Hasil Usaha anggota KUD yang dikumpulkan staf bupati untuk pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan.
Pada 2 Juni 2026, Suhardiman Amby diduga meninggalkan amplop putih di meja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dikembalikan sepuluh hari kemudian.
Kasus memperluas risiko korupsi ke tata kelola perizinan hutan, menimbulkan implikasi hukum dan lingkungan di Sumatra serta Aceh akibat potensi alih fungsi lahan.

Kronologi dugaan aliran dana dan amplop di kementerian

Menurut Kompas Indeks News Indonesia, KPK sedang mendalami aliran dana yang diduga bersumber dari pemotongan sepihak Sisa Hasil Usaha milik petani Koperasi Unit Desa sebagai biaya pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Dana itu disebut dikumpulkan melalui bendahara koperasi dan staf bupati untuk mengamankan proses di tingkat daerah hingga kementerian.

Pada 2 Juni 2026, Suhardiman Amby melakukan audiensi resmi di Kantor Kementerian Kehutanan untuk membahas persoalan yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Setelah pertemuan itu, ditemukan amplop putih di dalam map yang ditinggalkan oleh bupati di meja kerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Menurut pengakuan Raja Juli Antoni, amplop itu ditinggalkan secara sepihak di meja kerjanya. Ia juga menyatakan amplop tersebut dikembalikan melalui ajudannya pada 12 Juni 2026, atau sepuluh hari setelah amplop itu tertinggal.

Dampak bagi tata kelola kehutanan dan risiko hukum

Perkara ini memperluas sorotan dari dugaan suap jabatan di lingkungan pemerintah daerah ke tata kelola perizinan kawasan hutan yang selama ini dinilai rawan korupsi. Sentralisasi perizinan di Kementerian Kehutanan disebut membuka ruang penyalahgunaan kewenangan ketika proses rekomendasi dan pelepasan kawasan menjadi bernilai ekonomi tinggi.

Dugaan korupsi pada pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan Hutan Produksi Terbatas juga membawa implikasi lingkungan yang lebih luas. Pengurangan tutupan hutan di wilayah hulu serta alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tambang disebut meningkatkan risiko kerusakan alam, degradasi lingkungan, dan bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh.

Dari sisi hukum, penilaian atas kemungkinan keterlibatan pihak lain bergantung pada pembuktian niat jahat atau mensrea berdasarkan kronologi lengkap, fakta, dan pengakuan pihak yang terlibat. Fokus penyidikan saat ini mengarah pada asal-usul dana, mekanisme pengumpulannya dari anggota KUD, serta tujuan penggunaannya dalam pengurusan izin kawasan hutan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penyidikan KPK atas dugaan pungutan terhadap 914 petani anggota KUD untuk pengurusan pelepasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.828 hektar, disebutkan dana yang dihimpun diduga berasal dari pemotongan Sisa Hasil Usaha dan sempat dikonversi ke dolar Singapura. Kami juga menyoroti pendalaman KPK terkait kemungkinan kaitan aliran dana itu dengan amplop yang disebut diterima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, seiring peran kementerian yang memegang otoritas pelepasan kawasan hutan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?