Mahasiswa sampaikan tuntutan fiskal dan hukum usai pertemuan dengan Gibran di Jakarta

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Mahasiswa tuntut fiskal & hukum

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Berita dari Otoritas Pengawas

Berita Bank Sentral

Parshwa Turakhiya

1 jam yang lalu

Mahasiswa sampaikan tuntutan fiskal dan hukum usai pertemuan dengan Gibran di Jakarta — Mahasiswa ajukan tuntutan

Pertemuan tertutup antara perwakilan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden berlangsung lebih dari satu jam pada Senin (15/6/2026). Seusai agenda itu, mahasiswa menyatakan menolak tawaran makan malam bersama untuk menghindari persepsi buruk, sambil tetap menyerahkan memorandum berisi tuntutan di bidang fiskal, pendidikan, dan hukum.

Sorotan

Mahasiswa dari Universitas Bung Karno, MH Thamrin, dan Terbuka bertemu Gibran selama satu jam di Istana Wakil Presiden pada pukul 17.30–18.40 WIB.
Tuntutan utama mahasiswa meliputi penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis, audit anggaran, dan pengalihan efisiensi dana ke subsidi biaya pendidikan tinggi.
Mahasiswa meminta DPR RI melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Kepolisian yang baru disahkan, menekankan isu hukum dan supremasi sipil.

Isi pertemuan dan memorandum mahasiswa

Seperti dilaporkan Kompas.com, 15 mahasiswa yang sebelumnya berdemonstrasi di depan Menara BSI kemudian bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.30 WIB hingga 18.40 WIB. Mayoritas peserta berasal dari Universitas Bung Karno, sementara sisanya dari Universitas MH Thamrin dan Universitas Terbuka.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, M Abdi Maludin, mengatakan format pertemuan tertutup itu dijalankan berdasarkan kesepakatan dengan pihak pemerintah. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyerahkan memorandum yang menempatkan mahasiswa sebagai pihak pertama dan pemerintah sebagai pihak kedua.

Abdi menjelaskan klaster pertama tuntutan berkaitan dengan fiskal dan pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis dan melakukan audit transparansi anggaran, serta mengalihkan efisiensi anggaran untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal atau biaya operasional pendidikan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau.

Dampak politik dan isu kebijakan yang dibawa

Selain isu fiskal, mahasiswa juga membawa klaster tuntutan yang menyentuh hukum dan supremasi sipil. Dalam bagian ini, mereka merekomendasikan agar DPR RI melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Kepolisian yang baru disahkan beberapa pekan lalu.

Seusai pertemuan, Abdi menegaskan mahasiswa menolak tawaran makan malam bersama. Ia menyatakan keputusan itu diambil agar tidak muncul persepsi negatif terhadap sikap dan independensi mahasiswa setelah menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang desakan mahasiswa agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara, kami menyoroti meningkatnya tekanan terhadap kebijakan tersebut dalam aksi-aksi di Jakarta. Saat itu, Badan Gizi Nasional menegaskan MBG tetap dijalankan sebagai mandat Presiden Prabowo Subianto, sementara mahasiswa mengaitkan tuntutan penghentian dengan isu efisiensi APBN serta kebutuhan audit dan akuntabilitas belanja sosial.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?