Kementerian PKP perkuat tata kelola program perumahan setelah anggaran naik ke Rp12,2 triliun

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
PKP perkuat tata kelola perumahan

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Dan Blystone

1 jam yang lalu

Kementerian PKP perkuat tata kelola program perumahan setelah anggaran naik ke Rp12,2 triliun — PKP perkuat pengelolaan anggaran

Kenaikan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini mendorong pengetatan pengawasan atas pelaksanaan program perumahan yang dibiayai negara. Pemerintah juga menyiapkan pelaporan berkala kepada publik seiring bertambahnya cakupan program, termasuk KUR Perumahan dan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana.

Sorotan

Kementerian PKP menaikkan anggaran tahun 2026 menjadi Rp12,2 triliun, naik dari Rp5 triliun tahun lalu, menuntut tata kelola lebih ketat dan akuntabel.
KUR Perumahan diperkenalkan sebagai program baru untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan dengan dukungan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pelaporan capaian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya akan diumumkan rutin setiap tanggal 1, dengan pembaruan berikutnya pada 1 Agustus.

Penguatan pengawasan dan kesiapan program

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan kementeriannya berdiskusi panjang dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperkuat tata kelola setelah anggaran meningkat dari Rp5 triliun pada tahun lalu menjadi Rp12,2 triliun pada tahun ini.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 8 Juli 2026, Maruarar mengatakan kenaikan anggaran itu membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan seluruh program berjalan akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Ia menambahkan kesiapan dari sisi tata kelola, sumber daya manusia, dan regulasi perlu dipastikan seiring mandat yang diberikan Presiden serta persetujuan DPR.

Sinergi antara Kementerian PKP dan BPK juga mencakup pembahasan sejumlah program prioritas, termasuk pelaksanaan KUR Perumahan yang menjadi salah satu program baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Maruarar, skema itu dirancang untuk memperkuat ekosistem sektor perumahan, baik bagi masyarakat penerima manfaat maupun pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan rumah.

Dampak bagi sektor perumahan dan pelaporan publik

Maruarar menyebut KUR Perumahan tidak hanya mendukung sisi permintaan masyarakat, tetapi juga membantu kontraktor, pengembang, dan toko bangunan melalui dukungan pembiayaan. Kebijakan itu dinilai dapat mendorong pertumbuhan kelas menengah baru sekaligus memperkuat aktivitas di sektor perumahan.

Kementerian PKP juga terus menyiapkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Anggaran untuk program tersebut telah disiapkan agar implementasinya dapat segera berjalan.

Selain itu, kementerian menyampaikan akan membuka perkembangan capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya secara berkala kepada masyarakat. Maruarar mengatakan pembaruan pelaksanaan program akan diumumkan setiap tanggal 1, dengan penyampaian berikutnya dijadwalkan pada 1 Agustus.

Dugaan penyimpangan dan masalah tata kelola di PT Pos Indonesia menjadi sorotan dalam artikel kami sebelumnya, setelah muncul indikasi kerugian hingga Rp37,7 miliar yang disebut terkait persoalan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menulis bahwa BPI Danantara menemukan indikasi rekayasa laporan keuangan dan sejumlah penyimpangan yang kini ditindaklanjuti melalui proses audit serta investigasi, sehingga memperkuat tuntutan transparansi dan pengawasan internal di BUMN.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?