Indonesia siapkan subsidi harga B50 bagi nelayan lewat surplus BPDPKS
Pemerintah menyiapkan skema agar harga bahan bakar B50 tetap terjangkau bagi nelayan saat peluncuran program ini berlangsung di Karawang pada Kamis, 9 Juli 2026. Dukungan harga itu ditujukan untuk nelayan dengan kapasitas produksi ikan di atas 30 ton dan dibiayai dari surplus dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, bukan dari APBN.
Sorotan
- Pemerintah akan mensubsidi harga B50 untuk nelayan tanpa memakai dana APBN, menggunakan surplus BPDPKS seperti diumumkan pada 9 Juli 2026.
- Dana BPDPKS mengalami surplus selama tiga bulan terakhir dan akan dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan harga B50 di tingkat nelayan.
- Kebijakan subsidi B50 diarahkan untuk menekan biaya operasional sektor perikanan dan memperluas penggunaan biodiesel campuran di sektor pengguna akhir.
Skema subsidi B50 untuk nelayan
Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan harga B50 yang dibeli nelayan mendapat subsidi dari pemerintah tanpa menggunakan dana APBN. Menurut dia, sebagian dana surplus yang dimiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, atau BPDPKS, akan digunakan untuk menurunkan harga B50 di tingkat nelayan.Bahlil menyatakan pemerintah tidak ingin petani dan nelayan menghadapi harga bahan bakar yang mahal. Ia menyampaikan rencana intervensi harga itu dalam peluncuran B50 di Karawang, Kamis, 9 Juli 2026.
Dampak bagi sektor perikanan dan energi
Bahlil menyebut dana BPDPKS mengalami surplus dalam tiga bulan terakhir. Kelebihan dana tersebut direncanakan menjadi sumber pendanaan untuk menjaga keterjangkauan harga B50 bagi kelompok nelayan yang menjadi sasaran program.Ia menambahkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menekankan penggunaan surplus tersebut untuk mendukung petani dan nelayan. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga biaya operasional pelaku perikanan sekaligus memperluas pemanfaatan campuran biodiesel di sektor pengguna akhir.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang peluncuran mandatori biodiesel B50, kami mengulas peresmian kebijakan campuran 50% biodiesel dalam solar serta jadwal transisi stok B40 hingga akhir September 2026. Ulasan itu juga menyoroti dasar regulasi, kesiapan implementasi, dan tujuan program—mulai dari menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah CPO, hingga menurunkan emisi—termasuk peran BPDPKS dalam skema pendanaannya.
Berita Italy Terbaru
-
AS
-
Afghanistan
-
Afrika Selatan
-
Albania
-
Aljazair
-
Angola
-
Arab Saudi
-
Argentina
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbaijan
-
Bahama
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belanda
-
Belarus
-
Belgia
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaria
-
Ceko
-
Chili
-
Denmark
-
Ekuador
-
El Salvador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Ethiopia
-
Filipina
-
Finlandia
-
Georgia
-
Ghana
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hongaria
-
India
-
Indonesia
-
Inggris Raya
-
Irak
-
Iran, Republik Islam
-
Irlandia
-
Israel
-
Italia
-
Jamaika
-
Jepang
-
Jerman
-
Kamboja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakhstan
-
Kenya
-
Kirgistan
-
Kolombia
-
Kongo
-
Korea
-
Kosta Rika
-
Kroasia
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Latvia
-
Lebanon
-
Lesotho
-
Libya
-
Lithuania
-
Luksemburg
-
Madagaskar
-
Makedonia Utara
-
Malaysia
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksiko
-
Mesir
-
Moldova
-
Mongolia
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Pantai Gading
-
Papua Nugini
-
Paraguay
-
Peru
-
Polandia
-
Portugal
-
Prancis
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
RD Kongo
-
Republik Dominika
-
Reuni
-
Rumania
-
Rwanda
-
Selandia Baru
-
Serbia
-
Singapura
-
Siprus
-
Slovakia
-
Slovenia
-
Somalia
-
Spanyol
-
Sri Lanka
-
Suriah
-
Swedia
-
Swiss
-
Taiwan, Provinsi Tiongkok
-
Tajikistan
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tiongkok
-
Trinidad dan Tobago
-
Tunisia
-
Turki
-
Uganda
-
Ukraina
-
Uni Emirat Arab
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yaman
-
Yordania
-
Yunani
-
Zambia
-
Zimbabwe
- Forex
- Crypto
