Kejagung lanjutkan pengusutan korupsi MBG di tengah penanganan perkara besar lain

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kejagung lanjutkan pengusutan MBG

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Dan Blystone

6 jam yang lalu

Kejagung lanjutkan pengusutan korupsi MBG di tengah penanganan perkara besar lain — Kejagung usut korupsi MBG

Kejaksaan Agung menempatkan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu perkara yang mendapat perhatian besar publik pada Juli 2026. Penegasan itu muncul saat institusi tersebut menyatakan penanganan perkara korupsi tetap berjalan di tengah dinamika penegakan hukum yang juga melibatkan aparat lain.

Sorotan

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan penyidikan korupsi tata kelola MBG terus berjalan di tengah penanganan perkara besar lain seperti dugaan transfer pricing.
Kejagung melibatkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan penagihan dan penindakan terhadap perusahaan yang lalai membayar denda administratif.
Jampidsus menjaga profesionalisme dan transparansi penegakan hukum korupsi, termasuk kasus MBG dan batu bara yang menjadi fokus atensi publik setelah penggeledahan 12 lokasi oleh Tipikor Polri pada 8 Juli 2026.

Fokus penyidikan dan komitmen penegakan hukum

Seperti dilaporkan Kompas.com, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyebut perkara dugaan korupsi tata kelola MBG sedang ditangani Pidsus Kejagung. Dalam konferensi pers di Kejagung pada Jumat, 10 Juli 2026, ia mengatakan perkara itu menjadi salah satu kasus besar selain dugaan transfer pricing yang menyita energi penyidik.

Febrie menegaskan penanganan sejumlah perkara tersebut juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan Kejagung tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Menurut dia, seluruh kegiatan di Gedung Bundar tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia juga menyatakan setiap perkara harus dapat diuji kebenarannya secara materiil dan formal, lalu dibuka kepada masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri.

Dampak terhadap penerimaan negara dan kepercayaan publik

Selain menangani perkara korupsi, Febrie mengatakan Kejagung terus menjalankan tugas melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk mengoptimalkan penerimaan negara lewat penagihan denda administratif. Terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif, Kejagung telah menindaklanjutinya melalui instrumen pidana.

Ia menyebut langkah itu dilakukan agar setiap kewajiban kepada negara dipenuhi dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Berbagai upaya tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari komitmen Kejagung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas sekaligus memberi efek jera kepada pelaku korupsi.

Di tengah dinamika yang terjadi, Febrie menegaskan Jampidsus tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat menyikapi setiap informasi secara bijak dan berdasarkan fakta yang utuh agar tidak terbentuk pemahaman yang keliru, sementara kasus korupsi batu bara yang ditangani Kortas Tipikor Polri menjadi sorotan setelah penyidik menggeledah 12 lokasi pada Rabu, 8 Juli 2026.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang penggeledahan Polri terkait dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLN/PLTU, kami membahas rangkaian penggeledahan di 12 lokasi, penyitaan barang bukti, serta perkiraan kerugian negara yang disebut dapat mencapai sekitar Rp 5 triliun. Artikel itu juga menyoroti dinamika pengamanan di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah dan sikap Kejaksaan Agung yang menyatakan menghormati kewenangan Polri sambil menunggu hasil penyidikan, yang ikut memengaruhi persepsi publik atas koordinasi penegakan hukum.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?