Kemenkeu bahas usulan hapus pajak JHT dan skema progresif

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Hapus pajak JHT dan skema progresif

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

4 jam yang lalu

Kemenkeu bahas usulan hapus pajak JHT dan skema progresif — Usulan hapus pajak JHT

Pembahasan kebijakan perpajakan atas manfaat jaminan sosial tenaga kerja mengemuka setelah pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal di Jakarta. Agenda itu mencakup usulan tarif nol persen untuk Jaminan Hari Tua, peninjauan pajak progresif saat pencairan, serta perluasan kajian ke THR, jaminan pensiun, dan pesangon.

Sorotan

Said Iqbal mengusulkan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan skema pajak progresif usai bertemu Kemenkeu pada 8 Juni 2026.
Saat ini, pencairan JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas Rp50 juta dikenakan pajak 5 persen sesuai PP No 68 Tahun 2009.
Pembahasan Kementerian Keuangan juga mencakup usulan revisi pajak atas THR, jaminan pensiun, dan uang pesangon guna memperbarui struktur perpajakan buruh.

Usulan perubahan pajak jaminan sosial

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Said Iqbal menyampaikan usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua usai bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 8 Juni 2026. Ia mengatakan usulan itu disampaikan dalam kapasitasnya memberi masukan terkait kesejahteraan buruh, dengan fokus pada pungutan pajak atas manfaat jaminan sosial.

Menurut Said, JHT merupakan tabungan sosial pekerja yang menjadi bantalan ekonomi terakhir saat terkena pemutusan hubungan kerja atau memasuki masa pensiun. Karena itu, ia menilai pokok tabungan JHT seharusnya tidak dikenai pajak, sementara pengenaan pajak, bila tetap ada, lebih tepat diarahkan pada imbal hasil seperti pada tabungan komersial.

Selain tarif nol persen untuk JHT, ia juga mengusulkan penghapusan skema pajak progresif pada pencairan JHT. Menurutnya, skema tersebut berpotensi memberatkan pekerja yang mengalami PHK lebih dari satu kali, karena tarif progresif 5 persen hingga 30 persen dapat membuat beban pajak membesar ketika saldo JHT tinggi dan pencairan dilakukan berulang.

Dampak bagi pekerja dan implikasi kebijakan

Said juga menilai ambang batas pengenaan pajak JHT yang berlaku saat ini sudah tidak relevan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009, yang menetapkan pencairan JHT hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan nilai di atas Rp50 juta dikenakan pajak 5 persen.

Dengan mempertimbangkan inflasi, ia berpandangan batas nilai tersebut perlu disesuaikan jika pajak atas JHT tetap diberlakukan. Di luar JHT, usulan yang dibawa dalam pertemuan itu juga mencakup pajak atas THR, jaminan pensiun, dan uang pesangon, menunjukkan bahwa pembahasan menyasar struktur perpajakan yang lebih luas atas pendapatan penopang kesejahteraan buruh.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang pesan fiskal dan tata kelola yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di PKN STAN, kami menyoroti penekanan pada disiplin APBN, keberlanjutan utang, serta optimalisasi kas negara di tengah perubahan ekonomi global. Artikel itu juga menggarisbawahi pentingnya integritas aparatur, reformasi bea cukai, dan penyederhanaan kebijakan untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem fiskal dan perpajakan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?