Komisi III DPR bentuk panja khusus pengawasan kasus korupsi batu bara

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Panja pengawasan korupsi batu bara

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Sholanke Dele

3 jam yang lalu

Komisi III DPR bentuk panja khusus pengawasan kasus korupsi batu bara — DPR awasi korupsi batu bara

Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja khusus untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi tata kelola batu bara setelah penyidik mengungkap tiga tersangka berinisial D, R, dan F. Langkah ini diarahkan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah friksi antarinstansi penegak hukum.

Sorotan

Komisi III DPR membentuk panja khusus guna mengawasi penegakan hukum dalam kasus korupsi batu bara, diumumkan pada 11 Juli 2026.
Tiga tersangka, termasuk F eks Jampidsus, telah ditetapkan dalam proses hukum dan pengawasan bertujuan memastikan perlindungan hak para pihak terkait.
DPR memastikan pengawasan tidak mengganggu koordinasi antarpenegak hukum, menyoroti stabilitas kelembagaan dan kepastian hukum selama perkara berjalan.

Pengawasan DPR atas proses hukum

Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembentukan panja dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Ia menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers bersama Kejaksaan Agung dan Polri pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Menurut dia, pembentukan panja diputuskan dalam rapat khusus Komisi III yang digelar setelah konferensi pers tersebut. DPR menyatakan langkah ini diambil agar penanganan perkara berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Habiburokhman menegaskan panja nantinya mengawasi secara rinci seluruh proses penegakan hukum. Ia juga mengatakan pengawasan itu ditujukan agar hukum ditegakkan sambil tetap menjamin hak para pihak yang berperkara, termasuk para tersangka.

Dampak bagi koordinasi antarpenegak hukum

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menyatakan publik menanti kepastian hukum atas perkara yang telah berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut penyidik kini telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk F yang sebelumnya menjabat di posisi Jampidsus yang saat ini ditempati Rudi Margono sebagai pelaksana tugas.

Komisi III, kata dia, juga ingin memastikan penanganan perkara tidak memicu gesekan atau friksi antarinstansi. Menurutnya, perkara ini berkaitan dengan oknum atau individu, bukan dengan institusi, sehingga proses hukum perlu dikawal sampai tuntas tanpa mengganggu soliditas antarpenegak hukum.

Di akhir konferensi pers, Habiburokhman menunjukkan dukungan terhadap kekompakan DPR, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Sikap tersebut menandai upaya parlemen untuk menempatkan pengawasan kasus ini dalam kerangka stabilitas kelembagaan dan kepastian hukum.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang ketegangan Polri dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara korupsi, kami mengulas bagaimana aksi paksa antarlembaga dan perebutan kewenangan penyidikan memicu sorotan publik. Uraian itu menyinggung penggeledahan di sejumlah titik dengan temuan puluhan kilogram emas serta uang tunai ratusan miliar rupiah, sekaligus menekankan risiko turunnya kepercayaan dan efektivitas penegakan hukum jika batas yurisdiksi dan mekanisme koordinasi tidak diperjelas.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?