Bahlil soroti risiko geopolitik bagi operasi energi dan harga BBM subsidi

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Risiko geopolitik energi & BBM subsidi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

59 mnt lalu

Bahlil soroti risiko geopolitik bagi operasi energi dan harga BBM subsidi — Risiko geopolitik ganggu energi

Tekanan geopolitik global menjadi tantangan langsung bagi pengelolaan sektor energi Indonesia di tengah upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga domestik. Bahlil Lahadalia mengatakan posisi Menteri ESDM pada kondisi yang tidak menentu saat ini menuntut respons di luar bekal akademik, termasuk saat gangguan di Selat Hormuz memengaruhi jalur pengiriman minyak.

Sorotan

Bahlil menyoroti risiko geopolitik pada operasi energi, seperti penutupan Selat Hormuz yang menahan kapal PT Pertamina International Shipping di Teluk Arab.
Bahlil menegaskan dinamika geopolitik menuntut keputusan cepat untuk menjamin pasokan energi domestik meski distribusi global terganggu.
Pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan rekomendasi Bahlil, memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik.

Tantangan pasokan energi di tengah konflik

Seperti dilaporkan Kompas.com, Bahlil menyampaikan di hadapan kader Partai Golkar dalam Musyawarah Besar Luar Biasa MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026), bahwa mengelola kementerian energi pada era geopolitik saat ini bukan pekerjaan yang mudah.

Ia mengatakan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah memberi dasar pemikiran kritis dan analisis kebijakan, tetapi belum cukup untuk menghadapi gejolak lapangan yang bergerak cepat. Bahlil mencontohkan penutupan Selat Hormuz yang sempat membuat kapal PT Pertamina International Shipping tertahan di Teluk Arab akibat eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, situasi seperti itu menuntut kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi yang sangat dinamis, terutama ketika jalur distribusi energi global terganggu dan pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Dampak bagi kebijakan BBM subsidi

Bahlil mengatakan pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat di tengah dinamika geopolitik yang tinggi. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM, ia menegaskan perlunya kebijakan yang menjaga beban publik agar tidak bertambah.

Ia juga menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyarankan agar harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Menurut Bahlil, arahan presiden sejalan dengan usulan tersebut, sehingga harga BBM subsidi tetap tidak mengalami kenaikan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembebasan bea masuk impor persenjataan dan perlengkapan pertahanan, kami membahas terbitnya PMK Nomor 45 Tahun 2026 yang memberi fasilitas bea masuk nol untuk barang-barang pertahanan dan keamanan tertentu. Kami juga menekankan cakupan kebijakan ini, termasuk suku cadang serta barang/bahan pendukung, sekaligus jadwal pemberlakuannya yang efektif mulai 4 September 2026 setelah masa transisi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?