Kementan percepat hilirisasi pertanian saat stok pangan nasional dinilai aman

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Kementan percepat hilirisasi pertanian

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Perusahaan

Ashutosh Sureka

Kemarin

Kementan percepat hilirisasi pertanian saat stok pangan nasional dinilai aman — Percepatan hilirisasi pangan

Pemerintah menyatakan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah risiko perubahan iklim ekstrem dan menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat pasokan hingga musim panen berikutnya. Di saat yang sama, percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan didorong untuk menaikkan nilai tambah komoditas, pendapatan petani, dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Sorotan

Cadangan beras nasional Indonesia mencapai sekitar 5,2 juta ton dengan standing crop 10–11 juta ton dan stok cukup hingga April 2027, mengantisipasi risiko El Nino.
Pemerintah mempercepat hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, kopi, kelapa, dan tebu mencakup 870 ribu hektare, termasuk pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa hingga akhir 2026.
Alokasi bantuan Papua naik menjadi Rp3,2 triliun untuk alat, mesin, dan pengembangan sawah, sementara harga TBS sawit hampir kembali normal pasca intervensi pemerintah.

Ketahanan pangan dan mitigasi iklim

Seperti disampaikan Kementerian Pertanian Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 18 Juni 2026, bahwa kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali meski dunia menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem.

Salah satu poin utama dalam laporan itu adalah cadangan beras nasional yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Kementan juga memperkirakan standing crop berada pada kisaran 10 juta sampai 11 juta ton, sementara cadangan beras yang tersebar di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.

Amran mengatakan kombinasi cadangan tersebut cukup untuk menopang kebutuhan hingga sekitar 10 bulan ke depan, atau sampai April 2027, sementara panen puncak diperkirakan berlangsung pada Maret 2027. Pemerintah menilai posisi itu menjadi bantalan penting untuk memitigasi risiko gangguan produksi, termasuk ancaman El Nino yang disebut BMKG.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah terus menjalankan program adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan embung, irigasi perpompaan, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan percepatan cetak sawah baru. Menurut Kementan, program optimalisasi lahan telah meningkatkan indeks pertanaman di sejumlah lahan rawa dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali panen per tahun.

Dorongan hilirisasi dan dampaknya bagi petani

Presiden juga menginstruksikan percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan agar nilai tambah komoditas meningkat dan manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati petani serta daerah penghasil. Kementan bersama BUMN Pangan kini mempercepat pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu dengan total cakupan sekitar 870 ribu hektare di berbagai wilayah, termasuk Papua.

Menurut Amran, alokasi bantuan untuk Papua pada tahun ini mencapai Rp3,2 triliun, naik dari sekitar Rp2 triliun pada tahun sebelumnya. Bantuan itu diberikan dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pengembangan sawah, dan sarana produksi lain yang ditujukan langsung kepada masyarakat.

Di sisi hilirisasi, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan, termasuk kelapa. Amran mengatakan satu pabrik di Maluku Utara telah terbangun, sementara dua fasilitas lain ditargetkan selesai tahun ini, masing-masing di Morowali dan Indragiri Hilir.

Kementan juga melaporkan perkembangan harga tandan buah segar sawit yang sempat turun meski harga CPO dunia dan kurs dolar naik, kondisi yang dinilai merugikan petani plasma. Atas arahan Presiden, kementerian telah mengumpulkan perusahaan sawit dari berbagai daerah untuk mempercepat pemulihan harga TBS dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak ada praktik yang merugikan petani.

Amran mengatakan sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga dan kondisi di tingkat petani terus membaik, dengan harga TBS disebut hampir kembali normal. Di sektor peternakan, pemerintah juga mengupayakan stabilisasi harga ayam dan telur, serta berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar penyerapan produksi peternak meningkat melalui Program Makan Bergizi Gratis.

Untuk hortikultura, pemerintah terus mempercepat penanaman bawang putih guna menekan ketergantungan impor. Kementan menilai Indonesia kini bergerak semakin kuat menuju swasembada pangan, dengan sebagian besar dari 11 komoditas pangan strategis telah mencapai swasembada dan beberapa sudah diekspor, sementara izin impor beras medium tidak lagi diterbitkan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penambahan anggaran Rp3,2 triliun untuk memperluas pembangunan pertanian di Papua, kami menyoroti fokus pemerintah menjadikan Wanam (Merauke, Papua Selatan) sebagai model penguatan produksi dan kesejahteraan petani mulai 2026. Program tersebut mencakup pembukaan sekitar 250 hektare sawah baru, bantuan traktor, pembangunan irigasi, dan penerapan teknologi pertanian modern agar ekspansi komoditas bisa menyesuaikan karakteristik tiap wilayah. Langkah ini diposisikan untuk memperkuat produksi pangan regional sekaligus menaikkan pendapatan petani di kawasan timur Indonesia.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?