BNI jaga margin kredit proyek pemerintah lewat penetapan bunga berbasis risiko

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
BNI jaga margin kredit proyek

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anton Kharitonov

09.09.2026

BNI jaga margin kredit proyek pemerintah lewat penetapan bunga berbasis risiko — BNI jaga margin kredit

Pembiayaan proyek pemerintah di BNI tetap disusun dengan mempertimbangkan profitabilitas dan profil risiko debitur. Bank pelat merah itu menyatakan status BUMN tidak otomatis memberi perlakuan khusus, meski ada skema bunga lebih rendah untuk proyek tertentu yang didukung langsung oleh APBN.

Sorotan

BNI menerapkan risk-based pricing untuk kredit proyek pemerintah, tanpa keistimewaan khusus pada BUMN kecuali untuk kategori wholesale government institution seperti PT Pertamina dan PT PLN.
Dukungan APBN pada institusi tertentu membuat bunga pinjaman dapat lebih rendah dari rata-rata, dengan contoh program Koperasi Desa Merah Putih melalui Agrinas diberi bunga sekitar 6% dibanding rata-rata 7%.
BNI menegaskan penentuan bunga berbasis risiko tetap menjaga profitabilitas bank, sembari menyeimbangkan peran dalam pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek pemerintah.

Skema penetapan bunga untuk proyek pemerintah

KONTAN melaporkan, PT Bank Negara Indonesia Tbk menilai setiap proyek pemerintah dari aspek komersial sebelum menetapkan kredit, dengan menggunakan prinsip risk-based pricing dalam penentuan suku bunga. Head of Investor Relation BNI Yohan Setio mengatakan dalam paparan publik BNI pada Rabu (9/9/2026), perseroan tidak memberikan keistimewaan khusus kepada perusahaan milik negara hanya karena status kepemilikannya.

Menurut Yohan, penentuan suku bunga kredit BUMN bergantung pada profil risiko proyek, sponsor, atau perusahaan yang menarik pembiayaan tersebut. Namun, ia menyebut ada pengecualian untuk sejumlah institusi yang menjalankan layanan nasional dan mendapat dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti PT Pertamina dan PT PLN, yang oleh BNI dikategorikan sebagai wholesale government institution.

Dampak pada profitabilitas dan mandat pembangunan

Dukungan pemerintah terhadap institusi tersebut membuat profil kelayakan kreditnya dinilai sangat baik, sehingga bunga pinjaman dapat berada pada level yang lebih rendah tanpa mengganggu dasar pengelolaan risiko bank. Untuk BUMN lain di luar kategori itu, BNI menyatakan penilaian tetap dilakukan berdasarkan proposal kredit dan karakteristik masing-masing proyek.

Yohan juga mencontohkan program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih melalui Agrinas yang dibiayai bank-bank Himbara. Pada proyek itu, suku bunga berada di kisaran 6%, lebih rendah dari rata-rata bunga komersial BNI sekitar 7%, karena sumber pembayaran proyek berasal langsung dari APBN sehingga profil risikonya secara teori lebih rendah.

Ia menegaskan skema tersebut masih memberi keuntungan bagi bank pada level laba bersih. Meski demikian, BNI menyatakan keterlibatan dalam proyek pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada laba, melainkan menyeimbangkan keuntungan yang wajar dengan peran dalam pembangunan negara.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang penurunan target NIM BNI 2026, kami mengulas bagaimana perseroan menyesuaikan proyeksi margin akibat ketatnya persaingan suku bunga kredit dan naiknya biaya dana. Saat itu, BNI menekankan strategi menjaga profitabilitas lewat pertumbuhan kredit yang kuat, optimalisasi dana murah (CASA) melalui platform digital, serta disiplin dalam penetapan pricing dan selektivitas penyaluran kredit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?