Bank pemerintah bersiap buka 200 juta rekening baru, dampak DPK dinilai terbatas

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Bank siapkan 200 juta rekening

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Andreas Kristo

10.09.2026

Bank pemerintah bersiap buka 200 juta rekening baru, dampak DPK dinilai terbatas — 200 juta rekening baru

Rencana pemerintah membuka 200 juta rekening baru bagi warga berusia di atas 17 tahun menempatkan bank milik negara di garis depan agenda inklusi keuangan dan penyaluran bansos berbasis tunai. Skema ini disiapkan bertahap dengan pemadanan data Dukcapil dan sistem Bank Indonesia, serta menugaskan BSI di Aceh dan BRI di wilayah lain.

Sorotan

Pemerintah menargetkan pembukaan 200 juta rekening baru bagi warga usia di atas 17 tahun dengan subsidi saldo awal dari dana cadangan pemerintah.
Bank Syariah Indonesia menangani wilayah Aceh dan Bank Rakyat Indonesia melayani daerah lain, memanfaatkan digitalisasi serta lebih dari 1.130 cabang nasional.
Industri perbankan menilai dampak kebijakan terhadap dana pihak ketiga sangat terbatas jika mayoritas rekening baru bersifat pasif dan hanya digunakan untuk menerima bansos.

Mandat pembukaan rekening dan kesiapan bank

Seperti diberitakan KONTAN Indonesia, arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong setiap warga Indonesia berusia di atas 17 tahun memiliki rekening bank baru. Pemerintah menyebut kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses keuangan sekaligus memperkuat penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, dengan bantuan nantinya disalurkan dalam bentuk uang, bukan barang.

Dalam pelaksanaannya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipadankan dengan sistem Bank Indonesia. Setiap masyarakat yang membuat Kartu Tanda Penduduk nantinya langsung dibukakan rekening baru, sementara pemerintah juga menyiapkan subsidi saldo awal yang bersumber dari dana cadangan pemerintah.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Bank Syariah Indonesia menangani wilayah Aceh, sedangkan Bank Rakyat Indonesia melayani seluruh wilayah Indonesia selain Aceh. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan mandat itu menjadi peluang memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, dengan dukungan produk BSI Tabungan dan BSI Tabungan Simple iB tanpa biaya administrasi karena menggunakan akad Wadiah, 1.130 cabang, serta skema pembukaan rekening secara digital.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menambahkan bank menyiapkan jaringan kantor, agen, dan kanal digital untuk menjangkau masyarakat yang selama ini masih terbatas aksesnya ke kantor bank maupun layanan keuangan. Menurutnya, kebijakan itu dapat memperluas keterhubungan masyarakat dengan sistem perbankan sehingga program pemerintah berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien.

Risiko rekening pasif dan beban biaya bank

Kendati jumlah rekening berpotensi melonjak, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai rekening bukan faktor penentu utama ketepatan sasaran bansos. Ia menyebut kualitas DTSEN, validitas NIK, pembaruan status sosial-ekonomi, dan integrasi data lintas lembaga tetap menjadi penopang utama, sementara rekening lebih berfungsi memperbaiki saluran distribusi.

Rizal memperingatkan pemerintah berisiko terjebak pada target administratif pembukaan rekening, sementara masalah salah sasaran belum tentu terselesaikan. Ia juga menyoroti risiko duplikasi, fraud, exclusion error, serta biaya fiskal untuk penyediaan saldo awal yang masih perlu diperhitungkan.

Dari sisi industri perbankan, Rizal menilai dampak kebijakan ini terhadap dana pihak ketiga cenderung tipis jika rekening yang dibuka tidak aktif digunakan. Menurutnya, kebijakan itu baru berarti bagi likuiditas bank bila rekening menjadi kanal utama untuk menerima pendapatan, bantuan, menabung, dan bertransaksi, sehingga industri membutuhkan rekening yang aktif, produktif, dan mampu mempertahankan saldo.

SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Trioksa Siahaan sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menyoroti potensi lonjakan rekening pasif atau dormant bila rekening hanya dipakai untuk menerima dana awal atau bansos, sementara potensi tambahan dana murah juga dinilai belum sebanding dengan biaya pemeliharaan rekening, kewajiban KYC, kebutuhan sistem teknologi informasi, keamanan layanan nasabah, dan pemantauan transaksi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang rencana pembukaan rekening bank otomatis berbasis NIK, pemerintah menyiapkan skema agar warga berusia 17 tahun yang sudah memiliki KTP dapat langsung memiliki rekening. Kami juga menyoroti pembagian peran bank pelaksana—BRI untuk seluruh Indonesia dan BSI khusus Aceh—serta rencana integrasi data Dukcapil dengan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk mendukung transaksi digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?