Golkar dukung syarat pencalonan capres pasca penghapusan threshold MK

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Golkar dukung syarat pencalonan capres

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ciaran Ryan

21.09.2026

Golkar dukung syarat pencalonan capres pasca penghapusan threshold MK — Golkar jaga syarat capres

Perdebatan mengenai mekanisme pencalonan presiden memasuki fase baru setelah Mahkamah Konstitusi menghapus presidential threshold. Golkar menilai syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap diperlukan agar kontestasi tidak menghasilkan calon tunggal atau jumlah pasangan yang berlebihan.

Sorotan

Golkar menyatakan dukungan terhadap syarat pencalonan presiden pasca-putusan MK, termasuk opsi dukungan minimal dua fraksi di DPR.
Wacana syarat dukungan minimal dua fraksi atau dua partai muncul sebagai jalan tengah setelah penghapusan presidential threshold 20 persen.
Revisi aturan pencalonan presiden berdampak pada strategi koalisi partai parlemen, akses pencalonan, dan tingkat kompetisi Pilpres mendatang.

Opsi syarat pencalonan usai putusan MK

Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus ambang batas pencalonan presiden, tetapi juga mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk melakukan constitutional engineering dalam mengatur mekanisme pencalonan presiden.

Doli menyatakan Golkar masih mencari formula yang tepat untuk menindaklanjuti amanat tersebut. Menurut dia, rekayasa aturan diperlukan agar sistem pencalonan tidak memunculkan pasangan calon tunggal maupun jumlah pasangan calon yang terlalu banyak.

Atas dasar itu, Golkar menyatakan terbuka terhadap usulan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh dukungan minimal dua fraksi. Doli menegaskan opsi tersebut dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan tafsir putusan MK, namun partai belum mengunci satu formula tertentu dan masih melanjutkan kajian internal.

Dampak bagi konfigurasi partai di DPR

Wacana dukungan minimal dua fraksi juga muncul dalam pembahasan antarelite partai setelah penghapusan presidential threshold 20 persen. Skema itu berpotensi menjadi jalan tengah antara pembukaan akses pencalonan yang lebih luas dan kebutuhan menjaga penyaringan politik di parlemen.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan ia mendengar adanya usulan agar dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden diberikan sedikitnya oleh dua partai yang memiliki kursi di DPR. Menurut Paloh, gagasan itu layak dipertimbangkan karena tetap dapat menghasilkan basis dukungan suara yang besar, terutama jika parliamentary threshold ditetapkan tinggi.

Perkembangan ini menandakan pembahasan revisi aturan pencalonan presiden kini bergeser dari isu ambang batas elektoral menuju desain dukungan kelembagaan partai di DPR. Bagi partai-partai parlemen, formula baru tersebut dapat memengaruhi strategi koalisi, akses pencalonan, dan tingkat kompetisi pada pemilihan presiden mendatang.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang wacana syarat dukungan minimal dua fraksi di DPR untuk pencalonan capres-cawapres, kami membahas bagaimana usulan ini mengemuka setelah MK menghapus presidential threshold 20% lewat Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Kami juga mengulas perdebatan bahwa skema berbasis fraksi berpotensi mengulang pembatasan akses pencalonan secara substansi, padahal putusan MK menegaskan hak pencalonan terbuka bagi seluruh partai peserta pemilu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?