Rencana 200 sumur bor karhutla di Kalimantan Tengah picu sorotan efektivitas operasi

Rencana 200 sumur bor karhutla di Kalimantan Tengah picu sorotan efektivitas operasi
Efektivitas sumur bor karhutla

Pemerintah didorong memastikan setiap tambahan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan siap dioperasikan. Sorotan ini muncul setelah rencana pengiriman 200 sumur bor ke Kalimantan Tengah, ketika kebutuhan yang disampaikan di lokasi hanya sekitar 50 titik.

Sorotan

  • Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan 200 sumur bor untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dengan anggaran Rp 2 miliar.
  • Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia menyoroti efektivitas operasi, menekankan perlunya rencana penempatan, operator, dan pemeliharaan alat, bukan sekadar penambahan jumlah.
  • Kebutuhan lapangan di Taman Nasional Tanjung Puting hanya 50 sumur bor, sehingga muncul isu efisiensi penggunaan anggaran dan kesiapan eksekusi proyek tersebut.

Kebutuhan lapangan dan kesiapan operasional

Seperti dilaporkan Kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, mengingatkan bantuan peralatan penanganan karhutla harus disertai rencana penempatan, operator, pemeliharaan, dan fungsi operasional yang jelas. Ia menilai efektivitas penanganan tidak ditentukan oleh banyaknya alat, melainkan oleh besarnya manfaat alat tersebut dalam mempercepat pemadaman dan menekan risiko kebakaran.

Daryono menyampaikan pandangan itu saat menanggapi keinginan Presiden Prabowo Subianto mengirim 200 sumur bor untuk pemadaman di Kalimantan Tengah. Menurut dia, pendekatan penanganan karhutla perlu tetap berlandaskan asas manfaat, bukan sekadar pada penambahan atau pengurangan jumlah peralatan.

Di sisi lain, ia melihat kebijakan penambahan peralatan juga dapat dibaca sebagai bentuk dukungan bagi operasi pemadaman. Tambahan alat yang melampaui kebutuhan awal, menurut dia, bisa berfungsi sebagai cadangan operasional, mendukung penanganan di lokasi lain, dan mengantisipasi perluasan kebakaran.

Anggaran Rp 2 miliar dan tantangan akses di Tanjung Puting

Rencana itu berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen Zainul Arifin menyampaikan kesulitan membawa mobil pemadam kebakaran ke area yang terbakar karena wilayah tersebut berupa rawa.

Dalam penjelasan itu, Zainul menyebut kebutuhan di lapangan sekitar 50 sumur bor untuk membantu pemadaman api. Menanggapi kebutuhan tersebut, Prabowo menyatakan menyiapkan anggaran Rp 2 miliar agar sumur bor dengan nilai sekitar Rp 10 juta per titik dapat dibangun hingga 200 titik.

Bagi penanganan karhutla, perbedaan antara kebutuhan awal dan jumlah fasilitas yang direncanakan menempatkan isu efisiensi penggunaan anggaran dan kesiapan eksekusi sebagai perhatian utama. Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada ketepatan penempatan, ketersediaan operator, dan kemampuan alat mendukung operasi pemadaman di kawasan rawa yang sulit dijangkau.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang usulan realokasi anggaran penanganan karhutla, kami membahas dorongan agar pemerintah mengalihkan belanja dari pos seperti perjalanan dinas untuk mempercepat respons terhadap kebakaran yang meluas selama sekitar tiga bulan di Kalimantan dan Sumatera. Kami juga menyoroti persetujuan anggaran Rp 2 miliar untuk pembangunan 200 sumur bor di Taman Nasional Tanjung Puting, sekaligus menekankan tantangan akses di kawasan rawa dan kebutuhan dukungan operasional yang lebih fleksibel.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.