Golkar minta kabinet Prabowo perketat komunikasi kebijakan

Traders Union
Semua berita
Geopolitik dan Perdagangan
Golkar minta perketat komunikasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Parshwa Turakhiya

22.10.2026

Golkar minta kabinet Prabowo perketat komunikasi kebijakan — Golkar desak komunikasi ketat

Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan sorotan dari Fraksi Partai Golkar terhadap cara pemerintah menyampaikan rencana kebijakan. Fraksi itu menilai kebijakan yang belum matang berisiko memperburuk persepsi publik sekaligus memengaruhi sektor yang terkait, termasuk bank pembangunan daerah dan pemerintah daerah.

Sorotan

Anggota Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan meminta menteri kabinet Prabowo tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang guna menghindari persepsi negatif publik.
Irawan menyoroti risiko wacana pembayaran gaji lewat KDKMP terhadap dana murah bank pembangunan daerah dan meminta skema matang sebelum dipublikasikan.
Program Makan Bergizi Gratis telah dirasionalisasi dari anggaran sekitar Rp360 triliun menjadi Rp240 triliun, sementara Golkar mendesak percepatan operasionalisasi KDKMP.

Sorotan atas komunikasi kebijakan pemerintah

Seperti diberitakan Kompas.com, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ahmad Irawan meminta para menteri tidak menyampaikan kebijakan yang belum matang kepada publik dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia menilai penyampaian kebijakan yang belum siap dapat mempertebal persepsi buruk masyarakat terhadap pemerintahan.

Irawan mencontohkan wacana pembayaran gaji melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, atau KDKMP. Menurut dia, gagasan semacam itu seharusnya dimatangkan lebih dulu sebelum dipublikasikan karena berpotensi memengaruhi dana murah yang dikelola bank pembangunan daerah, yang selama ini menjadi salah satu penyalur pembayaran gaji.

Catatan Golkar untuk program prioritas

Selain komunikasi kebijakan, Irawan juga menyampaikan tiga area yang dinilai perlu mendapat perhatian dan perbaikan, yakni program Makan Bergizi Gratis, KDKMP, dan dana transfer ke daerah. Ia mengatakan ketiga kebijakan itu berdampak luas karena menjangkau penerima manfaat program sosial sekaligus pemerintah daerah.

Untuk program Makan Bergizi Gratis, Irawan menyebut pemerintah sudah melakukan perbaikan terutama dari sisi anggaran. Ia mengatakan rasionalisasi telah dilakukan dari anggaran sekitar Rp360 triliun lebih menjadi sekitar Rp240 triliunan.

Sementara itu, untuk KDKMP, Fraksi Golkar mendorong koperasi yang telah berdiri agar segera beroperasi tanpa penundaan. Desakan itu menunjukkan perhatian partai terhadap percepatan implementasi program yang dinilai sudah masuk tahap pelaksanaan, sekaligus pentingnya kepastian kebijakan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan daerah.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang wacana pengalihan penyaluran gaji ASN ke Koperasi Desa Merah Putih, kami mengulas kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat menggerus dana murah yang selama ini menjadi penopang utama pendanaan bank pembangunan daerah (BPD). Kami juga menyoroti risiko terganggunya ekosistem kredit pegawai di daerah, termasuk potensi hambatan autodebet cicilan jika arus gaji tidak lagi melalui BPD, serta munculnya usulan skema pembagian penyaluran gaji berdasarkan instansi agar stabilitas BPD tetap terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?