Indonesia-Singapura bentuk satgas karhutla untuk perkuat penegakan hukum lintas negara
Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat penindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara, termasuk untuk menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan karhutla.
Sorotan
- Indonesia dan Singapura membentuk satgas bersama untuk memperkuat penegakan hukum lintas negara terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
- Satgas akan fokus pada pertukaran data, intelijen keuangan, dan pelacakan aliran dana perusahaan yang terlibat dalam karhutla untuk mendukung proses hukum.
- Pemerintah Singapura berkomitmen menggunakan kewenangan hukum menindak perusahaan, termasuk yang terdaftar di Singapura, jika terbukti melanggar terkait karhutla.
Skema kerja sama dan penegakan hukum
Seperti dilaporkan Kompas.com, kesepakatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Arrmanatha menegaskan Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan pihak lain untuk membawa pihak yang bertanggung jawab atas karhutla ke pengadilan.Menurut Arrmanatha, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu menelusuri pihak yang bertanggung jawab, termasuk jejak keuangan atau money trail yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan yang diduga terlibat.
Satgas bersama itu akan memperkuat pertukaran data, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti lintas batas untuk menelusuri keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga menyambut tawaran Singapura untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan karhutla sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum lintas negara.
Dampak regional dan akuntabilitas korporasi
Arrmanatha mengatakan asap dapat melintasi batas negara, demikian pula aliran dana, sehingga pelacakan finansial menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Ia menekankan tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi perusahaan yang meraup keuntungan dari pembakaran hutan.Vivian Balakrishnan menyatakan Singapura berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan terkait karhutla. Menurut dia, pemerintah Singapura siap mengambil langkah terhadap perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk entitas yang terdaftar di Singapura, dengan menggunakan kewenangan hukum dan regulasi yang tersedia bila pelanggaran terbukti.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang penegakan hukum karhutla yang mengerucut ke korporasi, kami membahas bagaimana Polri memprioritaskan penyidikan terhadap perusahaan, dengan 92 dari 97 laporan polisi telah naik ke tahap penyidikan. Kami juga menyoroti bahwa identitas korporasi belum diumumkan karena pendalaman masih berjalan, sembari operasi pemadaman di lapangan terus diperkuat dengan tambahan sumber daya dan peralatan untuk menjangkau titik api.
Berita Law Enforcement Terbaru
- Forex
- Crypto