Indonesia perkuat peran FATF jelang evaluasi rezim anti pencucian uang

Traders Union
Semua berita
Regulator
Indonesia perkuat peran FATF

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Suara Market

Parshwa Turakhiya

03.07.2026

Indonesia perkuat peran FATF jelang evaluasi rezim anti pencucian uang — Indonesia perkuat rezim FATF

Indonesia kembali menegaskan penguatan rezim anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal melalui partisipasi aktif dalam pertemuan pleno dan kelompok kerja FATF pada 15-19 Juni 2026 di markas OECD La Muette. Keikutsertaan kedelapan sejak menjadi anggota tetap FATF pada Oktober 2023 ini juga menjadi bagian dari persiapan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation pada 2029/2030.

Sorotan

Indonesia menjadi assessor evaluasi Turki dan co-lead laporan pendanaan terorisme, menunjukkan peningkatan kepercayaan internasional atas kapabilitas teknis Indonesia di FATF.
Indonesia berbagi inovasi SIPENDAR dan pengalaman QRIS Cross Border dalam sidang FATF, serta aktif memberi masukan standar aset virtual dan travel rule.
Delegasi Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan U.S., Kanada, Arab Saudi, Jepang, dan lainnya untuk memperkuat intelijen keuangan dan persiapan Mutual Evaluation 2029/2030.

Kontribusi Indonesia dalam agenda FATF

Seperti disampaikan PPATK, mengutip Financial Intelligence Unit of Indonesia, delegasi Republik Indonesia dipimpin Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK dengan anggota dari PPATK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sidang pleno dan kelompok kerja, Indonesia menyampaikan pandangan atas isu strategis yang mencakup Mutual Evaluation, kerja sama internasional, aset virtual, pendekatan berbasis risiko, transparansi beneficial ownership, serta perkembangan modus kejahatan keuangan berbasis teknologi digital.

Salah satu agenda utama adalah pembahasan Mutual Evaluation Kanada dan Turki dalam putaran kelima evaluasi FATF. Indonesia memanfaatkan proses itu sebagai pembelajaran untuk mempersiapkan Mutual Evaluation Indonesia pada 2029/2030, sekaligus berkontribusi sebagai salah satu assessor pada evaluasi Turki, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap kapasitas teknis Indonesia.

Dalam berbagai proyek FATF, Indonesia juga menjadi co-lead penyusunan laporan mengenai pendanaan terorisme melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Indonesia turut membagikan praktik baik pemanfaatan SIPENDAR, sistem pertukaran informasi milik PPATK yang mendukung kolaborasi pemerintah dan sektor privat dalam pencegahan pendanaan terorisme, dan inovasi itu menarik perhatian sejumlah mitra termasuk Argentina.

Dampak bagi kerja sama dan sistem keuangan

Pada pembahasan sistem pembayaran lintas negara, Indonesia menyampaikan pengalaman penerapan QRIS Cross Border serta memberi masukan mengenai penguatan implementasi standar FATF terkait aset virtual, travel rule, dan risiko baru yang muncul seiring perkembangan teknologi keuangan. Dalam Sidang Pleno, FATF juga mengadopsi laporan Mutual Evaluation Kanada dan Turki serta menyepakati sejumlah publikasi dan inisiatif baru untuk memperkuat respons terhadap ancaman kejahatan keuangan global.

FATF menetapkan Bosnia dan Herzegovina serta Irak sebagai yurisdiksi dalam Jurisdictions Under Increased Monitoring, sementara Aljazair dan Namibia keluar dari daftar tersebut. Di sela sidang, delegasi Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan U.S., Kanada, Arab Saudi, Argentina, Meksiko, negara-negara Asia Tenggara, dan Jepang untuk memperkuat kerja sama intelijen keuangan, pertukaran informasi, dan persiapan Mutual Evaluation Indonesia.

Pertemuan bilateral itu menghasilkan komitmen penguatan kolaborasi, berbagi pengalaman, dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Menjelang Mutual Evaluation 2029/2030, PPATK bersama kementerian dan lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi nasional, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas kerja sama internasional guna memperkuat efektivitas rezim APU/PPT/PPSPM Indonesia.

Dalam liputan kami sebelumnya tentang risiko tata kelola dan dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kami membahas bagaimana skala program yang besar membuat koordinasi antarlembaga, desain kelembagaan, serta audit dan transparansi menjadi penentu keberhasilan implementasi. Kami juga menekankan bahwa lemahnya pengadaan dan pengawasan sejak awal dapat menurunkan kualitas layanan, mengurangi manfaat yang diterima publik, dan menggerus kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?