Polri perluas Desk Ketenagakerjaan ke 35 wilayah di 14 Polda

Polri perluas Desk Ketenagakerjaan ke 35 wilayah di 14 Polda
Polri buka desk ketenagakerjaan

Ekspansi layanan penanganan sengketa ketenagakerjaan oleh Polri menjangkau 35 satuan kewilayahan di 14 Polda untuk memperluas akses pekerja dalam mengadukan pelanggaran hak. Langkah ini difokuskan pada persoalan hubungan industrial seperti PHK, pesangon, dan sengketa upah, di tengah dorongan penguatan perlindungan tenaga kerja di Indonesia.

Sorotan

  • Polri memperluas Desk Ketenagakerjaan ke 35 satuan di 14 Polda, diresmikan di Polres Jombang pada 17 Oktober 2026 sebagai strategi memperkuat perlindungan pekerja.
  • Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja kembali bekerja dan memenuhi hak pekerja senilai total Rp 70,28 miliar.
  • Perluasan layanan didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh, serta diharapkan menjadi model nasional pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Perluasan layanan dan cakupan penanganan

Seperti dilaporkan Kompas.com, peresmian Desk Ketenagakerjaan tingkat Polres di Polres Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (17/10/2026) menjadi bagian dari perluasan layanan Polri ke 35 satuan kewilayahan di 14 Polda. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan perluasan itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak pekerja melalui mekanisme penegakan hukum.

Suyudi mengatakan Desk Ketenagakerjaan berfokus pada penanganan berbagai persoalan hubungan industrial, terutama pemutusan hubungan kerja, pembayaran pesangon, dan sengketa upah. Ia menilai keberadaan layanan di tingkat kewilayahan memudahkan pekerja menyampaikan pengaduan dan memperjuangkan hak-haknya.

Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri melalui Desk Ketenagakerjaan telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja. Polri juga membantu pemenuhan hak pekerja dengan total nilai mencapai Rp 70,28 miliar.

Dampak bagi perlindungan pekerja

Suyudi menyebut capaian tersebut didukung kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh. Menurut dia, sinergi itu terus dijaga agar perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha berjalan seimbang.

Desk Ketenagakerjaan Polri pertama kali diresmikan pada 20 Januari 2025 oleh Kapolri sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan pelaksanaannya dikomandoi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni. Di bawah kepemimpinan Suyudi, program tersebut kini dilanjutkan dan diperluas ke tingkat kewilayahan.

Polri berharap kehadiran Desk Ketenagakerjaan di Polres Jombang dan wilayah lain menjadi model bagi pengembangan layanan serupa secara nasional. Perluasan ini juga diharapkan memperkuat perlindungan pekerja seiring pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, sementara Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan yang juga Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan HIMKI, kami mengulas penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di sektor mebel dan kerajinan. Pembahasan itu menyoroti target perluasan kepesertaan berbasis potensi jutaan tenaga kerja, dengan fokus pada sosialisasi dan edukasi agar lebih banyak pekerja terlindungi dari berbagai risiko sosial-ekonomi.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.