Kemendagri dukung program perumahan lewat pelonggaran regulasi bagi MBR
Pemerintah Indonesia mendorong percepatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyesuaian aturan di sektor perumahan. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program 3 Juta Rumah, dengan fokus pada kriteria penerima manfaat, pengurangan biaya transaksi, dan keterlibatan sektor swasta.
Sorotan
- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan Kemendagri untuk program 3 Juta Rumah dengan fokus regulasi demi mempercepat akses hunian bagi 30 juta keluarga belum memiliki rumah.
- Surat edaran Kemendagri kepada kepala daerah menetapkan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR untuk menurunkan hambatan biaya dan administratif akses perumahan.
- Kebijakan pelonggaran regulasi dan insentif fiskal diharapkan mendorong partisipasi pengembang swasta sehingga pemenuhan rumah tidak hanya bergantung pada APBN.
Skema regulasi untuk mempercepat akses rumah
Seperti dilaporkan Kompas.com, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap program 3 Juta Rumah saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026. Ia menyatakan persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar, dengan sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.Tito mengatakan pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan agar penanganan isu tersebut lebih terfokus. Kemendagri, menurut dia, siap mendukung Menteri PKP Maruarar Sirait terutama lewat kebijakan yang berada dalam kewenangan kementerian itu.
Salah satu perhatian utama adalah penetapan kembali kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, yang disebut ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan, bukan semata status sebagai bagian dari 40 persen kelompok terbawah. Tito juga menyebut pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi MBR yang ingin memperbaiki atau membangun rumah, serta pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB.
Dampak bagi ekosistem perumahan nasional
Kemendagri menyatakan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait pembebasan biaya PBG bagi MBR. Kebijakan itu diarahkan untuk menurunkan hambatan administratif dan biaya awal bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang ingin mengakses atau memperbaiki hunian.Menurut Tito, kemudahan regulasi tersebut diharapkan membentuk ekosistem pembangunan perumahan yang lebih menarik bagi pengembang dan pelaku swasta lainnya. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga ditopang partisipasi sektor nonpemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah untuk membantu perbaikan hunian tidak layak. Penekanan pada instrumen bantuan dan pelonggaran aturan itu menunjukkan pemerintah sedang mengarahkan kebijakan perumahan pada kombinasi insentif fiskal, penyederhanaan izin, dan perluasan basis pelaksana di lapangan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang agenda deregulasi pemerintah, kami mengulas sorotan pemerintah terhadap penumpukan aturan yang membuat eksekusi kebijakan melambat di berbagai sektor. Kami juga membahas arahan Presiden Prabowo kepada Kementerian Hukum untuk memangkas prosedur dan menyederhanakan ratusan regulasi agar pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih cepat serta lebih efisien.
Berita Housing Market Terbaru
- Forex
- Crypto