BGN luncurkan transformasi MBG 2.0 untuk perkuat tata kelola program gizi

Traders Union
Semua berita
Regulator
Transformasi MBG 2.0 gizi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anton Kharitonov

29.10.2026

BGN luncurkan transformasi MBG 2.0 untuk perkuat tata kelola program gizi — MBG 2.0 perkuat gizi

Transformasi program Makan Bergizi Gratis memasuki tahap baru melalui pengembangan MBG 2.0 yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola. Inisiatif ini juga diarahkan untuk memperluas manfaat program secara lebih tepat sasaran, terutama bagi wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.

Sorotan

BGN meluncurkan MBG 2.0 pada 29 Oktober 2026, menekankan evaluasi, penguatan pengawasan, transparansi, dan pemberantasan korupsi dalam program gizi nasional.
BGN memperbarui perjanjian kerja sama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, memverifikasi data penerima, dan mengimplementasikan sistem digital untuk pemantauan operasional dan pencoretan data fiktif.
Pengembangan Radar MBG dan LokaMBG ditujukan mencegah markup, monopoli, memperjelas rantai pasok, serta meningkatkan akses dan transparansi di wilayah prioritas dan daerah stunting tinggi.

Prioritas pembenahan program dan pengawasan

Seperti diberitakan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyatakan MBG 2.0 menjadi fase evaluasi dan penguatan pelaksanaan program dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mengatakan pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas dan manfaat yang diterima masyarakat.

Menurut Sudaryono, konsep MBG 2.0 dibangun di atas tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi titipan proyek, yayasan perantara, maupun pengadaan bermasalah dalam pelaksanaan program.

Pada sisi tata kelola, BGN memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, memastikan data yang digunakan sudah terverifikasi, serta memantau alur kerja melalui sistem digital. Langkah ini dimaksudkan untuk mencoret data fiktif dan memperkuat pemantauan operasional program secara lebih terukur.

Dukungan digital dan dampak bagi wilayah prioritas

BGN juga mengembangkan Radar MBG agar masyarakat dapat melihat menu harian, serta LokaMBG sebagai platform belanja bahan baku. Platform itu ditujukan untuk mencegah markup dan monopoli, memastikan transaksi tercatat, serta memperjelas asal produk dalam rantai pasok program.

Melalui MBG 2.0, BGN menempatkan pembenahan program pada aspek keteraturan, transparansi, keamanan, dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini diharapkan membantu manfaat program lebih banyak dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar serta daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pembahasan RUU Perampasan Aset, kami membahas kembali bergeraknya proses legislasi di DPR setelah lama tertunda, lengkap dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Kami juga menyoroti bahwa regulasi ini dipandang krusial untuk memperkuat pemberantasan korupsi dengan memutus rantai ekonomi kejahatan, sekaligus menjadi sinyal penguatan reformasi kelembagaan dan pengawasan atas hasil tindak pidana.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?